Dugaan Pelanggaran Kampanye, Ratu Tatu Chasanah Penuhi Panggilan Bawaslu

326
Dugaan Pelanggaran Kampanye, Ratu Tatu Chasanah Penuhi Panggilan Bawaslu
Istimewa
Serang, banten.indeksnews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten periksa calon Bupati Serang, nomor urut 01, Ratu Tatu Chasanah.

Pemeriksaan yang berlangsung sekira 2 jam itu untuk mengklarifikasi terkait adanya dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) saat deklarasi dukungan yang digelar oleh DPD Barisan Pemuda Nusantara Provinsi Banten.

Sebelumnya pemanggilan tertanggal 11 s/d 12 Oktober 2020 Paslon petahana ini sempat mangkir karena bentrok dengan jadwal kampanye.

“Sebelumnya tidak hadir karena ada agenda kampanye yang sudah terjadwal, dan kami berkomitmen melaksanakan Pilkada sesuai aturan,” kata Ratu Tatu di kantor Bawaslu Banten, (13/10).

Kuasa hukum pihak Ratu Tatu Chasanah, Deni Ismail sendiri membantah bahwa kliennya melakukan pelanggaran kampanye. Pihaknya juga membantah ada keterlibatan ASN saat deklarasi Bapera (Barisan Pemuda Nusantara) yang jadi bahan pelaporan oleh lawannya Nasrul-Eki.

“Itu dalam acara Bapera dalam tamu undangan, tidak kampanye. Ketika ASN yang hadir ibu tidak tahu. Prinsipnya datang memenuhi undangan,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Didih M Sudi menjelaskan, pemeriksaan itu juga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan atas penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, yakni Ratu Tatu Chasanah.

“Sekarang ini salah satu terlapornya petahana kita klarifikasi hari ini,” kata Didih kepada wartawan.

Didih mengungkap, dugaan pelanggaran itu tengah dalam pembahasan sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu)

“Ini ada berbagai unsur, ada unsur dari ASN-nya ada unsur dari pejabat negaranya nanti melihat juga ada unsur Undang-undang lain ASN, ada unsur pidananya juga makanya ini pembahasan masuk ke Gakumdu,” ujarnya.

Menurut Kordinator Devisi Pengawasan Bawaslu Banten Nuryati Solapari mengatakan, ada tiga dugaan pelanggaran yang dilakukan Tatu. Pertama, kampanye di luar jadwal, lalu keterlibatan orang yang dilarang menghadiri kampanye dan yang ketiga terkait netralitas ASN.

BACA JUGA:  Badri Suhendi Bergerak Suport Vitamin-C Untuk Ketua RW di Dua Wilayah Palabuanratu

“Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa kenapa dugaan pelanggaran ini diambil alih provinsi, karena ini terjadi focusnya di daerah yang tidak melaksanakan Pilkada,” terangnya.

Artikel sebelumyaPeserta Aksi Unjuk Rasa Mulai Berdatangan, 12 Ribu Pasukan Gabungan Disiagakan
Artikel berikutnyaHacker 14 Tahun Asal Kabupaten Serang Pembobol Situs KPU Jember Ditangkap