ASN Tangsel Berulah lagi dalam Pilkada 2020

95
CHAT SATU
CHAT SATU
TANGSEL , banten.indeksnews.com -Satu lagi ASN Level Kepala Dinas Jelas jelas disitu seorang ASN menceritakan melalui WhatsApp menawarkan jika ibu setuju bisa langsung di cetak yang dimaksud ibu disini tidak usah saling tebak ,Kepala Dinas siapa sih atasannya, temuan ini menjadi menarik karena beberapa temuan pelanggaran ASN yang lalu hanya mendapatkan peringatan.

Chat Kepala Dinas Pendidikan Tangsel, Taryono ASN beredar di banyak Platform Sosial Media, isinya terkait himbauan “ibu” soal pilkada Tangsel. Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi belum mendapatkan keterangan dari Taryono yang merupakan ASN soal siapa “ibu” yang dimaksud dalam chat viral tersebut.

Dalam chat tersebut, Kadis Pendidikan membagikan brosur spanduk salah satu pasangan calon Walikota Tangsel, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan.

CHAT DUA
CHAT DUA

“Mohon izin arahan ibu, jika membutuhkan tinggal cetak,” Ucap Taryono dalam chat viral yang diteruskan dari pengirim sebelumnya.

Ketua Umum LSM KONTRA menilai chat tersebut cukup membuktikan bahwa pasangan Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan diduga kuat telah mengaktivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik.

“Saya duga paslon Benyamin Davnie sudah melanggar undang undang pemilu dengan cara mereka mengaktivasi ASN, untuk apa kita gelar Pilkada dengan dana triliyunan kalau paslon tak punya etika politik dan miskin pemahaman hukum pemilu,” kata ketua umum LSM KONTRA, Firdaus Robby kepada Wartawan, Ciputat, Minggu, (18/10).

Mengutip Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 2016, pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.

Robby juga menduga bahwa kata “ibu” yang dimaksud dalam chat tersebut adalah orang nomor satu di Tangerang Selatan.

“Saya tidak menuduh, yang punya kewenangan membuktikan tentu Bawaslu, itu pun harus nunggu laporan masuk, tapi saya pikir orang awam juga tau bahwa kata ibu yang dimaksud dalam chat tersebut adalah orang nomor 1 di Tangsel,” ujarnya.

BACA JUGA:  Chelsea Pesta Gol ke Gawang Krasnodar

Senada dengan Robby, Ketua umum Gerakan Politik dan Ekonomi Kerakyatan, Martin Alaida juga mengecam perbuatan ASN Tangsel yang terlìbat politik praktis.

“pegawai negeri itu birokrat yang dibayar rakyat, bukan dibayar Paslon. Keterlibatan ASN dalam politik sudah berkali-kali kejadian di Tangsel, tapi ya begitulah kalau ASN tak punya moral politik dan buta hukum pasti akan selalu melanggar,” tuturnya.

Martin juga menghimbau Bawaslu Tangsel agar lebih tegas menegakkan aturan main dalam Pemilu agar kontestasi bisa berjalan dengan adil dan pendidikan politik masyarakat semakin baik.

“Bawaslu harus lebih tegas agar hukum berdiri tegak, panggil itu Taryono minta klarifikasinya, jangan mentang-mentang kepala Dinas, terus seenak udel menabrak aturan,” pintanya.

Sebagai informasi, ada banyak peraturan yang mengatur masalah netralitas, mulai dari UU No5/2014, UU no9/2015, UU No10/2016, peraturan pemerintah No42/2004, PKPU No16/2019, Perbawaslu 6 2018, SE KSN No-B2900/KSN/11/2017, Surat Menpan RB No B/71/M, SM 00.00/2017.

Berbagai aturan tersebut, dengan jelas melarang adanya ASN ikut terlibat dalam aksi dukung-mendukung bakal calon kepala daerah.

”Sanksinya ada berupa hukuman disiplin. Dari tingkatan, ringan, sedang dan berat. Bila terbukti melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan, sanksi terberatnya berupa pemecatan secara tidak hormat,” tutup nya.