PMII Cilegon Beri Rapor Merah, 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin

PMII Cilegon Beri Rapor Merah, 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin
Cilegon – Satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di warnai aksi demontrasi oleh mahasiswa dan buruh untuk menolak omnibus law UU Cipta Kerja di sejumlah daerah gelombang unjuk rasa terus bergejolak dan menimbulkan banyak korban. Baik dari massa aksi ataupun aparat yang mengamankan jalannya aksi penyampaian aspirasi itu

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon mengaku kecewa dengan sikap pemerintah pusat, yang sampai saat ini terkesan tidak mau mengalah untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

PMII memberikan Rapor merah untuk Presiden RI Joko Widodo yang dinilai sikap presiden yang terkesan abai, dinilai menindas buruh serta isu-isu sosial lain.

Pemberian raport merah itu, saat sejumlah pengurus PMII Cilegon bersama aliansi buruh, ikut dalam aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Cilegon, Selasa (20/10/2020).

“Nilai merah pantas disematkan kepada Jokowi karena dianggap tidak responsif terhadap aspirasi yang disuarakan rakyat, yang menolak pengesahan omnibus law,” terang Ketua PMII Cilegon Edi Djunaidi.

“Kami berharap pemerintah pusat ini, jangan kemudian mengadu domba massa aksi dengan pihak keamanan, ya artinya begini kita misalnya hari ini aksi. Sementara posisi penguasa ini kan sulit untuk ditemui, sulit untuk keluar, sehingga kami pun tidak punya jalan lain lagi, inikan sudah jalan terakhir. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” pungkas Edi.

Dalam aksi unjuk rasa yang dikawal ratusan personel kepolisian itu, massa aksi menuntut Presiden Jokowi mencabut UU Omnibus Law dan menerbitkan Perpu.

Aksi yang berjalan secara damai itu akhirnya bubar setelah Walikota Cilegon menemui mereka dan menerima aspirasi pengunjuk rasa.***

BACA JUGA:  Pengacara Senior Berkirim Surat Untuk Panglima TNI