UU Cipta Kerja Akan Percepat Pelayanan Publik

0
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo ,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo ,
JAKARTA, banten.indeksnews.com – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan meningkatkan kemudahan berusaha karena regulasi ini tujuannya memang untuk memangkas alur birokrasi yang ada selama ini. Tentu dengan adanya UU ini, akan berdampak pada percepatan pelayanan publik. Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa 27 Oktober 2020.

Menurut Tjahjo, UU Cipta Kerja untuk percepatan pelayanan perizinan tentunya akan berpengaruh pada Indeks Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia. Ini akan sangat membantu proses pemulihan ekonomi nasional yang terpukul oleh adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Bank Dunia, tambah dia, indeks EoDB di Indonesia per September 2020 menunjukkan posisi 73 dari 190 negara. Namun, peringkat tersebut stagnan selama dua tahun terakhir. Untuk itu, diperlukan terobosan regulasi yang bisa meningkatkan kemudahan berusaha sehingga membantu peningkatan ekonomi nasional maka UU Cipta Kerja akan membantu itu semua.

Pelayanan Publik Efektif

Tjaho menambahkan pembangunan ekonomi dan kemudahan berusaha saling terkait. Sangat berkaitan erat dengan proses perizinan pelayanan publik. Jika pelayanan publik efektif dan efesien, kemudahan berusaha pun bisa diwujudkan.

“Pada UUCK Pasal 349, disebutkan daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan serta daya saing daerah. Penyederhanaan layanan harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya

Dalam hal ini, lanjut Tjahjo, penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik di daerah dapat diatur melalui Peraturan Daerah atau Perda. Dalam pasal yang sama juga disebutkan Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Implementasi teknologi informasi dan komunikasi tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta digaungkannya metode Digital Melayani atau Dilan,” kata dia.

BACA JUGA:  Prof Hikmahanto Juwana : Deklarasi Merdeka OPM Tidak Ada Dasar Hukumnya!

Tjahjo mengungkapkan saat ini, Kemenpan RB yang dipimpinnya tengah mendorong terbangunnya Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di berbagai daerah. Adanya SIPP ini, diharapkan bisa menjadi salah satu jalan menuju metode Dilan seperti yang diinginkan Presiden.

“SIPP dapat menjadi jawaban atas tantangan pemerintah di era digital dalam rangka transformasi penyelenggaraan pelayanan publik,” katanya.