Permensos, Perkuat Layanan Publik Agar Profesional dan Berkualitas Melalui SERASI

85
Permensos, Perkuat Layanan Publik Agar Profesional dan Berkualitas Melalui SERASI
Rapat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial RI ft istimewa
JAKARTA, banten.indeksnews.com- Rapat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial RI digelar oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Permensos tersebut akan dikaitkan dengan arahan Menteri Sosial, Juliari P Batubara mengenai pelayanan publik yang akan disentralisasi melalui Sentra Layanan Sosial (SERASI).

SERASI merupakan sistem layanan terpadu sebagai upaya mengintegrasikan berbagai layanan publik yang prima. Selain itu, konsep SERASI sudah masuk dalam Permensos mengenai Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat, menyatakan, bahwa SERASI dibangun untuk mendukung pihak Unit Pelayanan Publik Kementerian Sosial (UPPKS) agar bisa memberikan pelayanan prima terhdap masyarakat.

“Penyusunan Penyusunan Rancangan Menteri Sosial sebagai implementasi dari amanat UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Aparatur Negara bertugas memberikan Pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas, ” ujar Harry di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

SERASI tak sekedar layanan Rehabilitasi Sosial, melainkan layanan publik di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

“Jadi, perlu pelayanan yang baik dari setiap unit di Kementerian Sosial secara langsung terhadap publik. Di mana, rencananya akan diangkat di pelayanan informasi publik agar terpusat dengan menyediakan sub unit masing-masing di antarnaya layanan rehabilitasi sosial, pendidikan, keterampilan kerja, rumah layak huni, dan sebagainya,” ungkap Harry.

Memberikan pelayanan publik sangat penting, karena sebagai pemenuhan hak dan kebutuhan dasar Penerima Manfaat (PM). Juga, pelayanan ini akan memangkas jalur birokrasi yang dinilai rumit.

Ke depan, ungkap Harry, semua akses akan dipermudah usai adanya sistem informasi SERASI sehingga masyarakat tidak perlu repot mengantre secara langsung tapi bisa dilakukan menggunakan sistem online terpusat (Centerlink).

BACA JUGA:  Mantan Kades di Cianjur Buron, Ditangkap di Sukabumi

Seiring dengan kebutuhan SERASI akan diintegrasikan dalam sistem aplikasi milik Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin). “Melalui aplikasi centerlink ini akan disiapkan Pusdatin untuk mengintegrasikan pelayanan kepada masyarakat,” terang Harry.

Dengan adanya SERASI akan memudahkan masyarakat akses terhadap program ATENSI yang diusung oleh Ditjen Rehabilitasi Sosial sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Beberapa balai disiapkan untuk implementasi SERASI, di antaranya Balai Lansia “Gau Mabaji” Gowa, Balai Napza “Satria” Baturraden, Balai Anak “Antasena” Magelang, Balai “Pangudi Luhur” Bekasi, serta Balai Besar Disabilitas “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta.

Dalam pilot project SERASI, peran balai yaitu bekerja sama dengan Kabupaten/Kota terpilih, pengembangan fungsi case management melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), dan SDM Kesejahteraan Sosial (Pendamping Rehsos, PKH, relawan sosial), pemberian layanan dan rujukan berbasis Information, Communication and Technology (ICT).

Ditargetkan Kemensos bisa memberikan jenis alternatif layanan terpadu, yaitu Single Referal Point bagi penerima manfaat datang cukup menyediakan layanan informasi yang diperlukan dan mereferalnya ke lembaga lain untuk ditindaklanjuti.

Adanya Single Entry Point, selain menyediakan layanan informasi, melakukan asesmen juga memberikan layanan darurat yang dapat diselesaikan di tempat. Kendati beberapa layanan lain masih berada di luar sistem, sehingga perlu ada rujukan.
Untuk layanan terpadu One Stop Shop, yaitu berupa penyediaan layanan secara lengkap menjadikan setiap masalah yang perlu penyelesaian dapat diselesaikan di tempat yang sama.

Kementerian Sosial telah melakukan pelayanan melalui telepon pelayaan sosial (TePSA) di nomor 1500-771 atau secara langsung di alamat Jalan Salemba Raya No.28, Jakarta Pusat, 14310, Email: info@kemensos.go.id.

“Perlu untuk menyesuaikan berbagai hal dalam Rancangan Peraturan mensos tersebut tentang Pelayanan Publik dan menjadikannya sebagai salah satu integrasi program dalam pelayanan publik bagi PPKS, ” pungkas Harry.

BACA JUGA:  Pendiri Partai Demokrat Akan Gelar KLB