Mensos Targetkan 30% Graduasi PKH di 2021 Besarnya anggaran PKH harus berhasil turunkan angka kemiskinan

93
Mensos Targetkan 30% Graduasi PKH di 2021 Besarnya anggaran PKH harus berhasil turunkan angka kemiskinan
Warga yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membeli sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ft Istimewa
JAKARTA,banten.indeksnews.com – Mensos Kementerian Sosial  meningkatkan target graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari 10% di tahun 2020, menjadi 30% pada tahun 2021 mendatang. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan, peningkatan jumlah graduasi ini untuk memberikan kesempatan bagi warga miskin yang belum pernah mendapatkan PKH. “Kalau pak Dirjen bilang target graduasi 10%, maka saya bilang jika perlu 30% pada tahun depan (2021),” kata Juliari dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Mensos menurutnya, untuk bisa mencapai target tersebut diperlukan kerja keras dari para pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya. Pendamping PKH tidak hanya mendampingi, tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima PKH.

“Jangan sampai ada KPM yang sudah 10 tahun masih saja dapat bantuan. Ini sudah pasif income. Ini melanggar prinsip kemanusiaan. harus cek ini ada lagi yang ramai di medsos seperti mereka sudah punya rumah bagus dan bisa mencicil kendaraan masih saja dapat PKH. Jangan sampai itu terjadi lagi,” terang Mensos.

Ia menjelaskan, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 telah menetapkan target tingkat kemiskinan dari 7% menjadi 6,5% pada akhir tahun 2024. Oleh karenanya, PKH sebagai program nasional penurunan kemiskinan harus dapat mewujudkan target yang telah dicanangkan presiden tersebut.

Menurutnya, kuota PKH sebanyak 10 juta KPM itu sangat besar dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Namun masalahnya, 95% penerimanya itu-itu saja. Jika hal tersebut terus terjadi, tentu saja tidak akan bisa menurunkan kemiskinan.

“Anggaran PKH ini kan cukup besar mencapai hampir Rp40 triliun. Ini harus dipertanggungjawabkan dan harus bisa menurunkan angka kemiskinan,” ucapnya.

TBC dan Stunting
Selain meningkatkan graduasi, Mensos juga meminta para pendamping PKH untuk menekan angka stunting dan TBC. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia, Indonesia menempati urutan ketiga jumlah penderita kedua penyakit tersebut.

BACA JUGA:  Suap Ekspor Benih Lobster Eddy Prabowo, Diduga Mengalir ke Seorang Mahasiswi

“Kita berada di urutan ketiga stunting dan TBC. Ini harus ditekan. Tugas kita bersama termasuk pendamping PKH,” kata Juliari.

Ia menjelaskan, pemerintah telah berkomitmen mengatasi TBC dengan cara memasukkan penyakit ini dalam kategori penerima PKH. Masyarakat yang terkena penyakit tersebut akan mendapat bantuan sebesar Rp3 juta per orang.

Sementara untuk mengatasi gizi buruk, pendamping PKH bertugas memastikan 1.000 hari pertama balita mendapatkan asupan gizi yang cukup. Sebab, dalam PKH ada kategori ibu hamil dan anak balita, masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp3 juta.

“Selain bantuan, materi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) juga harus berisi materi pencegahan stunting dan bahaya TBC,” pungkasnya.