Airin-Benyamin Gagal Tangani Sektor Pendidikan, Apanya Yang Akan Dilanjutkan?

1
Airin-Benyamin Gagal Tangani Sektor Pendidikan, Apanya Yang Akan Dilanjutkan?
Pendidikan Tangsel Ft Ilustrasi
TANGSEL, banten.indeksnews.com – Airin – Benyamin .Pendidikan merupakan cerminan keadaan masyarakat sebuah negara maupun kota sebagai cakupan yang lebih kecil. Kepedulian pemerintah terhadap sektor pendidikan penting untuk dikritisi karena sektor inilah yang memungkinkan terjadinya pembangunan sumber daya manusia (SDM) itu sendiri. Sebuah kota bisa maju jika SDM nya pun bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan, tak terkecuali Kota Tangsel. Kota Tangsel dianggap sejumlah kalangan memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) cukup besar untuk membangun kotanya sendiri. Terlebih lagi letak geografis Tangsel sebagai penyangga ibukota yang memungkinkan munculnya berbagai kesempatan dan peluang kemajuan. Sayangnya, potensi SDM yang sedang dibangun ini tidak didukung dengan fasilitas dan pengelolaan sistem pendidikan yang baik. Dalam sepuluh tahun kepemimpinan.

Airin-Benyamin gagal membuktikan salah satu motto Tangsel yang seringkali mereka gaungkan yaitu “cerdas”. Kegagalan tersebut bisa dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari lambatnya pertumbuhan sekolah negeri yang menyebabkan kecilnya angka harapan lama sekolah, tidak maksimalnya kerja dewan pendidikan, dan carut marutnya pendaftaran siswa baru. Sekolah Negeri yang Tak Bertambah Menurut Data Pokok Kemendikbud, sekolah swasta di Tangsel dalam lima tahun terakhir (sejak semester 2015/2016 Genap) bertambah cukup banyak. Tingkat SMP berjumlah 155, menjadi 174 pada 2020 ini.

Tingkat SMA/SMK berjumlah 135 menjadi 152 pada 2020 ini. Sedangkan jumlah SMP Negeri hanya bertambah 2, dari 22 menjadi 24. Lalu, jumlah SMA/SMK Negeri tidak bertambah jumlahnya, hanya ada 19 hingga sekarang.

Indeks News Banten - Sekolah Negeri ft Istimewa
Sekolah Negeri ft Istimewa

Data di atas menunjukkan dimasa Airin -Benyamin pertumbuhan sekolah negeri di Tangsel masih berjalan sangat lambat dan jauh dari harapan. Dengan angka pertumbuhan penduduk Tangsel yang rata-rata mencapai 50.000 jiwa per tahun, jumlah sekolah negeri yang ada saat ini jelas perlu ditingkatkan agar bisa menampung lebih banyak siswa.

Timpangnya jumlah sekolah negeri dan swasta di Tangsel ini pun yang menyebabkan setiap tahunnya Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri membludak dan harus menyisihkan banyak calon peserta didik. Mereka yang tersisihkan terpaksa harus bersekolah di swasta. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tak sanggup menanggung beban di sekolah swasta pun memilih berhenti alias putus sekolah.

BACA JUGA:  Dikerumuni Semut Dan Belatung, Sesosok Bayi Ditemukan Masih Hidup

Akibatnya, program yang dicanangkan pemerintah pusat yaitu wajib belajar dua belas tahun pun sulit sekali dikejar oleh masyarakat Tangsel. Terbukti dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai 14,42 per tahun pada 2020, tidak sejalan dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya 11,78 per tahun. Data tersebut sangat tegas menjelaskan kalau masalah ini tidak bisa diremehkan.

Indeks News Banten - Sekolah Swasta FT iSTIMEWA
Sekolah Swasta FT iSTIMEWA

Selain itu, dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Hal ini membuat memasukkan anak ke sekolah negeri menjadi pilihan yang paling realistis, selain karena faktor kualitas pendidikan dan sarana prasarana sekolah negeri yang bisa dikatakan cukup. Memilih sekolah negeri bagi masyarakat menjanjikan biaya yang jauh lebih terjangkau, daripada harus masuk sekolah swasta yang banyak tagihan. Uang pangkal, uang spp, uang buku, uang seragam, uang kegiatan dan lainnya. Sayang, kebutuhan masyarakat tersebut belum bisa dipenuhi Pemkot.

Hal tersebut ditegaskan pula oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel yaitu Taryono ketika ditanya soal jumlah SMP Negeri yang sangat sedikit, “Sudah semuanya memahami bahwa jumlah SMP Negeri itu tidak bisa menampung semua orang, semua calon peserta didik. Karena memang masih ada perbedaan jumlah sekolah, daya tampung sekolah, dan kebutuhan masyarakat”.

Dewan Pendidikan Tak Kerja?
Sesuai dengan amanat dari UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Airin melantik Dewan Pendidikan Kota Tangsel periode 2016-2021 empat tahun yang lalu. Dewan Pendidikan yang disebut berasal dari unsur masyarakat ini nyatanya belum memberikan kontribusinya dalam membantu mengelola, mengawasi, menyerap aspirasi, dan memberikan saran terhadap pengembangan pendidikan di Kota Tangsel.

BACA JUGA:  Dianggap Rusak Lingkungan, Warga Padarincang Tolak Pembangunan Geothermal

Dewan Pendidikan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan memiliki 9 anggota bahkan dianggap memakan gaji buta. Fungsinya dalam membantu Dinas Pendidikan ketika teradi masalah dalam proses PPDB sekolah negeri pun tidak pernah terlihat.

Seperti yang pernah dikatakan Ketua DPK Lembaga Pemantau, Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Tangsel, Sufriwan bahwa masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Kota Tangerang Selatan, bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi Dewan Pendidikan juga. Dewan Pendidikan Kota Tangsel belum menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Sudah kewajiban Dewan Pendidikan membantu Dinas Pendidikan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, adanya keluhan terhadap pungli dan buku Dewan Pendidikan harus ikut bertanggungjawab”, tegas Iwan. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tangsel tahun 2017. Sigit menjelaskan, bahwa salah satu tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan untuk mewadahi serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan.

Sejak tahun 2016 hingga saat ini pun tidak pernah ada respon apapun dari Dewan Pendidikan terkait berbagai masalah pendidikan,. Utamanya yang banyak dikritik ialah saat chaos nya PPDB Online tahun lalu, dan juga pungli yang masih lancar dilakukan para oknum ketika masa PPDB.

Melihat tidak adanya peran dari Dewan Pendidikan ini mengindikasikan kalau pembentukan Dewan Pendidikan ini hanya bersifat politis dan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ketidakhadiran Dewan Pendidikan dalam banyak permasalahan pendidikan di Tangsel ini harusnya pun sudah jauh-jauh hari dievaluasi oleh Airin-Ben selaku pemimpin, bahkan SK Pengukuhan Dewan Pendidikan lewat Keputusan Walikota (Kepwal) Nomor 429/Kep.246-Huk/2016 bisa dicabut.

Carut Marut PPDB
Masa PPDB sekolah negeri di Tangsel tidak pernah lepas dari perbincangan negatif. Seperti tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan di tahun-tahun sebelumnya. Masalah seperti minimnya sosialisasi mekanisme pendaftaran sampai urusan pungutan liar (pungli) berulang kali terjadi.

BACA JUGA:  Bata Merah Satu Usaha yang Masih Bertahan di Masa Pandemi Covid 19

Truth dan Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) yang setiap tahunnya melakukan pemantauan terhadap proses PPDB mendapatkan banyak temuan. Seperti proses PPDB yang seharusnya berbasis online justru tetap harus dilaksanakan secara offline, para orang tua dan calon peserta didik harus mengantre sejak jam 3 pagi demi bisa memasukkan berkas pendaftaran. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi sehingga banyak orang tua calon peserta didik tak mengerti bagaimana harus mendaftar lewat online.

Menurut Aco selaku koordinator Truth menjelaskan kalau pungli dan jual beli bangku sekolah di Tangsel ini sudah menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Karena tidak ada kemauan dari kepala daerah untuk benar-benar memberantas masalah pungli pendidikan di Kota Tangsel.

“Kami sudah mengawal PPDB sejak tahun 2015, permasalahannya tetap sama yaitu pungli dan jual bangku. Kasus-kasus pungli sudah kami laporkan ke Polres Tangsel. Namun selalu menguap begitu saja, bahkan SP2HP nya belum ada yang diberikan. Pungli ini sudah masuk stadium empat, sangat kronis dan berbahaya”, tutur Aco.

Pemerhati masalah perkotaan, Edi Winarto juga pernah ikut berpendapat bahwa solusinya tidak sulit asal kepala daerahnya punya rasa kemanusiaan, memiliki integritas dan nawaitu baik yang ingin memberikan yang terbaik buat rakyatnya.

Tidak sulit menghentikan pungli asal punya komitmen dan tidak tersandera oleh kepentingan oknum pengelola sekolah. Kepala daerah hanya tinggal mengeluarkan peraturan tegas untuk pihak-pihak terkait.

Selain itu, yang membuat permasalahan pungli pendidikan Kota Tangsel tidak kunjung selesai ialah ada pada kesadaran pihak-pihak lain untuk melaporkan jika ada praktik tersebut. Tahun lalu, ketika ada pihak guru yang coba melaporkan praktik pungli justru guru tersebut diberhentikan dari pekerjaannya dan pembantu hukumnya malah diam.

Artikel ini ditulis oleh tim riset SisiLainTangsel.