Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Terkait Korupsi Lobster

40
Edhy Prabowo
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus korupsi. Edhy ditangkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (25/11/2020) dini hari.

Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari lawatan ke Amerika Serikat. “Ditangkap jam 01.23,” kata salah satu sumber, Rabu, 25 November 2020. Sumber tersebut juga menyatakan ia melihat Edhy Prabowo beserta istri dan beberapa orang lainnya dibawa ke KPK.

Sumber itu juga mengatakan, tampak juga ada Novel Baswedan yang merupakan penyidik Senior KPK yang terlihat bersama rombongan. Saat ini beberapa media tengah mengkonfirmasi hal ini kepada pimpinan dan juru bicara KPK.

“Saya di luar kota, coba tanya mas Ali,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli saat dikonfirmasi.

Belum diketahui latar belakang kasus dari penangkapan Edhy Prabowo. Namun diduga terkait dengan aktivitas di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, Majalah Tempo pernah menurunkan berita soal ekspor benur lobster pada Juli lalu. Pada saat itu Tempo memberitakan, dalam kegiatan pembukaan ekspor benih lobster, KKP dilaporkan telah memberikan izin kepada 30 perusahaan yang terdiri atas 25 perseroan terbatas atau PT, tiga persekutuan komanditer alias CV, dan dua perusahaan berbentuk usaha dagang atau UD. Penelusuran Tempo menemukan 25 perusahaan itu baru dibentuk dalam waktu 2-3 bulan ke belakang berdasarkan akta.

Sejumlah kader partai diduga menjadi aktor di belakang perusahaan-perusahaan ini. Pada PT Royal Samudera Nusantara, misalnya, tercantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama. Bahtiar merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra.

Sedangkan, tiga eksportir lainnya juga terafiliasi dengan partai yang sama. Ada pula nama Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR, sebagai pemegang saham salah satu perusahaan dan tertera nama lain dari Partai Golkar.

BACA JUGA:  Penyelundupan Puluhan Ribu Benur Digagalkan Polairud Polda Jabar, Pelaku Dari Sukabumi

Muncul juga nama Buntaran, pegawai negeri sipil (PNS) yang dipecat pada era Menteri Susi Pudjiastuti. Dia terlibat perkara penyelundupan benih dan pencucian uang sehingga divonis 10 tahun penjara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklarifikasi laporan Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2020 tersebut yang menyinggung soal pemberian izin ekspor benih lobster alias benur kepada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan kader partai politik.

Dalam keterangannya, Tim Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP mengatakan penerbitan izin itu dilakukan oleh tim yang dibentuk Kementerian. (Tempo)