PT Sintesa Banten Geothermal Beri Klarifikasi Terkait Penolakan Warga Padarincang

229
PT Sintesa Banten Geothermal Beri Klarifikasi Terkait Penolakan Warga Padarincang
Serang – PT Sintesa Banten Geothermal (SBG) melakukan klarifikasi terkaitan dengan aksi penghadangan yang dilakukan oleh sejumlah warga  di Jalan Raya Citasuk-Serang, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang pada tanggal 23 November 2020 lalu.

Sehubungan dengan penolakan warga  terhadap rencana eksplorasi panas bumi, PT. SBG, selaku pemenang tender pembangunan proyek panas bumi yang berada di  Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

Corporate Communication Sr. Manager PT SBG Inka Prawirasasra, melalui siaran persnya pada Rabu 26 November menyampaikan pernyataan klarifikasi dan faktanya sebagai berikut:

  1. Geothermal adalah proyek negara dan bagian rencana strategis pemerintah meningkatkan pemanfaatan panas bumi, karena panas bumi adalah energi bersih dan terbarukan untuk pasokan energi listrik. Proyek geothermal adalah proyek yang ramah lingkungan dan hal ini sudah dibuktikan secara keilmuan, sains dan teknologi serta didukung fakta yang terjadi di seluruh dunia dan Indonesia. Tidak pernah ada proyek geothermal  yang sudah berjalan mengancam atau merusak lingkungan.
  2. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah telah menyusun road map untuk menjalankan proyek panas bumi mengingat potensi panas bumi yang dimanfaatkan secara nasional baru sebesar 8,9% dari target peningkatan 16,8% atau sebesar 7.241,5 MW.
  3. Dalam kaitan dengan proyek negara untuk pengembangan panas bumi, PT. Sintesa Banten Geothermal telah memenangkan lelang terbuka untuk Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Kaldera Danau Banten Kabupaten Serang dan Pandeglang, Provinsi Banten di tahun 2010.
  4. Sehingga pengembangan dan eksplorasi panas bumi di kecamatan Padarincang adalah amanat yang diberikan negara, di mana nantinya seluruh listrik yang dihasilkan oleh SBG adalah 100% milik negara (PT. PLN Persero) dan merupakan objek vital negara.
  5. Dengan demikian aktivitas yang sudah dan akan dilakukan SBG adalah kegiatan yang telah memenuhi dan mematuhi seluruh aspek legal sehingga sah secara hukum. Perusahaan kami juga memiliki perijinan lengkap yang diberikan negara, antara lain:
  6. Izin Panas Bumi PT. Sintesa Banten Geothermal Di Wilayah Kerja Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang dikeluarkan Kementerian ESDM.
  7. Jangka Waktu Eksplorasi PT. Sintesa Banten Geothermal di WKP Kaldera Danau Banten yang dikeluarkan Kementerian ESDM.
  8. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi atas Nama PT. Sintesa Banten Geothermal oleh BKPM.
  9. Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi di WKP Kaldera Danau Banten Provinsi Banten oleh PT. Sintesa Banten Geothermal oleh Gubernur Banten.
  10. Seluruh rencana kegiatan eksplorasi pemboran yang akan dilakukan oleh SBG telah berkoordinasi secara resmi dan berkomunikasi intensif serta mendapat dukungan dari unsur Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten  Serang, DPRD Kabupaten Serang serta aparat TNI dan Polri.
  11. Sehubungan dengan proyek strategis negara, merupakan kewajiban bagi aparat untuk memberikan perlindungan bagi siapa saja tanpa terkecuali, termasuk dalam pelaksanaan pekerjaan proyek negara yang bertujuan untuk meningkatkan proporsi cadangan energi bersih dan terbarukan.
  12. Kehadiran TNI dan Polri dalam Proyek Geothermal SBG pada tanggal 23 November 2020, adalah wujud nyata bahwa negara hadir untuk melindungi dan menjamin keamanan proyek negara melalui pengawalan kegiatan eksplorasi yang diawali dengan kegiatan pembongkaran portal pada hari itu.
  13. Menanggapi pembangunan portal Illegal dan aksi penghadangan yang dilakukan oknum masyarakat, maka telah terjadi pelanggaran hukum sesuai peraturan yang berlaku sebagai berikut:
  • Portal Ilegal yang dibangun oknum warga di atas lahan milik SBG menyebabkan akses menuju lokasi pemboran tertutup, sehingga hal ini merupakan tindakan penyerobotan lahan sehingga dapat tergolong pelanggaran pidana sesuai dengan aturan dalam KUHP pasal 385 ayat 1 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
  • Melanggar ketentuan terkait kegiatan Panas Bumi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Panas Bumi sebagai berikut:
  1. Undang-Undang nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 46 disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menghalangi/merintangi pengusahaan panas bumi yang telah memegang ijin pemanfaatan langsung: atau ijin panas bumi .
  2. Undang-Undang nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 74 disebutkan bahwa “ Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung terhadap pemegang ijin panas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda 70 miliar
  3. Mengingat perkembangan di media sosial yang berkembang, kami juga memberikan klarifikasi tegas bahwa upaya penjagaan situasi dan keamanan yang dilakukan di lokasi aksi penghadangan sama sekali TIDAK Ada keterkaitan dengan pencopotan baliho Habib Rizieq.
  4. Sintesa Banten Geothermal juga selalu membuka pintu dialog seluasnya dengan masyarakat untuk bersama-sama mencari jalan tengah atas keinginan mau pun harapan masyarakat, agar pelaksanaan eksplorasi energi panas bumi/geothermal sebagai energi bersih dan terbarukan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di sekitar lokasi pada khususnya, serta berkontribusi bagi proporsi ketersediaan energi bersih terbarukan untuk mendukung program elektrifikasi pemerintah Indonesia.
BACA JUGA:  Ahok Kunjungi Gibran di Loji Gandrung, Apa Yang Dibicarakan?

Diberitakan sebelumnya Warga Padarincang yang mengatasnamakan Syarekat Perjuangan Rakyat (Sapar) melakukan penghadangan masuknya alat berat milik PT Sintesa Banten Geothermal, yang hendak melakukan pembongkaran pagar akses masuknya alat berat.

Ribuan warga ini berhasil pukul mundur alat berat perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) yang hendak melakukan pembongkaran pagar akses Geothermal serta mobilisasi alat berat.***