Benarkah Rahayu Saraswati Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo?

154
Rahayu saraswati
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo merasa difitnah karena dikaitkan dengan kasus suap yang menimpa Menteri KKP, Edhy Prabowo. Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 1 ini diketahui memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang budi daya lobster bernama PT Bima Sakti Mutiara.

Namun, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini membantah adanya dugaan keterlibatan perusahaan miliknya dalam persoalan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Rahayu bahkan menjamin PT Bima Sakti Mutiara telah mengikuti semua prosedur seperti halnya perusahaan-perusahaan lainnya.

“Kasus yang menimpa Menteri KKP adalah soal suap yang dilakukan oleh satu PT kepadanya dan beberapa orang secara pribadi,” ujar rahayu Saraswati, sabtu (28/11/2020).

Dia menegaskan, kasus yang kini tengah ditangani oleh KPK itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan miliknya. Rahayu Saraswati menyampaikan hal itu pada pihak yang menuduhnya terkait kasus suap Menteri KKP.

Rahayu juga menyebut dirinya sudah tidak aktif dalam perusahaan sejak resmi sebagai Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. “Sejak saya dideklarasikan maju di Tangsel, saya tidak lagi terlibat aktif di perusahaan yang tercantum sebagai penerima ijin ekspor benur,” ujarnya.

Rahayu menjelaskan selama PT Bima Sakti Mutiara beroperasi belum pernah melakukan ekspor benur. Bahkan baru melakukan pelepasliaran atau restocking lobster ke alam.

“Saya bisa pastikan sampai saat ini perusahaan tersebut belum melakukan ekspor benur sama sekali. Justru yang baru kami lakukan beberapa minggu lalu melepas benih lobster ke laut,” ujar Rahayu.

Rahayu menyesalkan ada pihak-pihak tertentu yang membuat berita hoaks untuk menuduh dirinya. Namun, ia mengaku cukup kuat menghadapi apa yang sedang terjadi. “Percayalah, saya tidak akan pernah lelah memperjuangkan keadilan dan kebenaran,” tegasnya.

BACA JUGA:  Pesawat Tempur Asing F-18 Hornet Bermanuver di Perairan Natuna, Punya Siapa?

Sementara, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menyebut operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Nawawi menyebut para tersangka akan ditahan 20 hari di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. “Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020,” ujar Nawawi.