Warga Lebak Sayangkan Ijin Tambang Pasir Pantai Tidak Mengakomodir Aspirasi Masyarakat

40
Warga Lebak Sayangkan Ijin Tambang Pasir Pantai Tidak Mengakomodir Aspirasi Masyarakat
Lebak – Persatuan warga nelayan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Pribumi dan Nelayan Bayah (FKMPNB), Kabupaten Lebak, Banten menolak secara tegas penyedotan pasir Emas yang berada di pesisir pantai.

Rencana penyedotan ini diketahui warga pada saat diadakan sosialisasi yang dilakukan oleh PT GMC di Hotel Pada Asih II, Kamis (19/11/2020) dan akaab dilakukan oleh PT Graha Makmur Coalindo (GMC).

Ketua FKMPNB, Ago mengatakan, ia sangat menyayangkan bahwa sosialisasi pada kasus tersebut tidak mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat di sekitar pesisir pantai.

“Perihal rencana ini, saya rasa bukan saja persoalan yang hanya berurusan dengan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, akan tetapi juga dengan masyarakat umum, yang tidak terpisahkan dari pemanfaatan pantai dan laut ini. Apalagi visi-misi Bupati Lebak yang sekarang meningkatkan potensi pariwisata, dan salah satu unggulannya adalah wisata pantai. Terus kalau pantainya rusak, mau apa yang dipromosikan?” tegas Ago, seperti dilensir nonstopnews.id Sabtu (28/11/2020).

Ago menjelaskan bahwa penambangan pasir emas yang diperkirakan mencapai 28 ton ini bukan saja perihal pemasukan terhadap pendapatan daerah (ekonomi). Jauh lebih penting dari itu, adalah memikirkan persoalan sosial, kelestarian lingkungan baik biotik maupun abiotik.

“Seharusnya juga pemerintah melihat potensi ini dengan tidak mengeksploitasi, tetapi bagaimana penghasilan didapat dengan tidak merusak lingkungan. Itu PR besar, karunia yang diberikan Tuhan berupa sumber daya alam di Banten Selatan harus dilihat sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk bisa berdampingan dan selaras dengan kehendak alam,” ujarnya.

Menyikapi penolakan dari nelayan Bayah terkait penyedotan pasir Emas di pesisir, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menegaskan, jika izin pertambangan pasir laut bukanlah kewenangan pihak kabupaten, akan tetapi kewenangan provinsi.

BACA JUGA:  Basarnas : Korban Longsor Sumedang Jadi 38 Orang Meninggal, 2 Masih Dicari

“Untuk mengeluarkan amdal kami tidak pernah dilibatkan. Jadi, tolong tanyakan ke sana bagaimana prosesnya, kalau untuk pertambangan pasir kami masih evaluasi, tapi kalau laut bukanlah kewenangan kami,” terang Iti.

Iti juga menjelaskan, Dinas PTSP juga sudah menyampaikan bahwa temuan itu hasil tracking Pemkab Lebak dari aduan masyarakat. Kemudian, Pemkab melakukan tracking karena tidak merasa memberikan rekomendasi apapun, seperti izin eksplorasi dan eksploitasi tambang di laut tersebut.

“Apalagi dengan prediksi BMKG yang mempridiksi akan terjadi megathrust, saya sangat tidak setuju, ini saja membahayakan. Apalagi itu dilakukan penambangan. Kita berharap tidak terjadi apa-apa di Kabupaten Lebak,” pungkasnya.(Red.bn)