Membongkar Narasi Keberhasilan Pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan

108
Membongkar Narasi Keberhasilan Pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan
PEMDA KOTA TANGSEL DAN MENARA PANDANG ft ISTW
TANGSEL, banten.indeksnews.com – Membongkar narasi keberhasilan. Pembangunan merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah pemerintah dalam kewajibannya memberdayakan sebuah daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku. Tentu untuk menyoroti hal tersebut, begitu banyak aspek dan variabel yang perlu diukur. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia.

Ukuran ideal pembangunan adalah bagaimana variabel-variabel pembangunan tersebut tidak tumpang tindih satu sama lain, serta bagaimana pembangunan tidak menciptakan ketimpangan dalam hal ini Tim Riset Sisi Lain Tangsel membongkar narasi berhasil. Sebab, keberhasilan pembangunan adalah upaya optimal pemerintah kota untuk mendistribusikan keadilan ke semua masyarakat tanpa terkecuali.

Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah strategis yang hari ini banyak disorot oleh elit nasional. Tentu hal ini dikarenakan kota Tangsel yang memiliki banyak potensi di dalamnya sekaligus diuntungkan dari letak geografis yang bersebelahan langsung dengan ibukota. Untuk itu  membongkar Narasi tentang keberhasilan kita apakah benar benar keberhasilan itu diraih oleh Pemerintah Daerah dengan pimpinan walikota Airin .

Ancang-ancang pembangunan tentu menjadi bagian dari visi dan misi para calon. Sebab, kritik dan evaluasi adalah kunci dari peradaban. Seperti sewajarnya para pendatang baru, narasi yang disampaikan Saraswati dan Siti Nur Azizah pada tiap-tiap kesempatan pidato kampanyenya adalah kurang lebih sama: “cukupkan” dan “perubahan”.

Tentunya berbeda dengan narasi yang disampaikan oleh petahana: “lanjutkan”.
Menarik untuk ditelaah lebih jauh, apakah sebenarnya Tangsel periode Airin-Ben ini sudah layak dikatakan berhasil—sehingga yang keluar ialah narasi “lanjutkan”, atau memang pasangan Ben-Pilar ini tidak membawa gagasan yang idealnya berangkat dari kritik dan evaluasi?

Mari kita lihat dan kaji bersama-sama antara apa yang dikatakan media dan apa yang diperlihatkan oleh realitas. Dari berbagai aspek, tentunya yang paling sering diolah menjadi senjata utama calon petahana adalah klaim capaian keberhasilan. Mulai dari Presentasi Kemiskinan Tangsel yang diklaim paling rendah (1,68%), PAD tinggi, sampai pemberian gelar buta atas Kota Tangsel yang nyatanya masih gitu-gitu aja.

BACA JUGA:  Survei Indikator: Pro Prabowo di 2019 Cenderung Tak Percaya Vaksin COVID-19

Menguak Tabir Kegagalan Pembangunan di Tangerang Selatan

Klaim keberhasilan Pemkot Tangsel dalam upaya pengentasan kemiskinan tentunya terlalu dilebih-lebihkan. Sebab, persentase kemiskinan di Tangsel sejak awal memang sudah terbilang rendah. Data dari Bappeda Tangerang Selatan menyebutkan bahwa pada sejak tahun 2011, angka kemiskinan di Tangerang Selatan berada pada angka 1,5%. Menariknya, angka kemiskinan yang sejak awal sudah “rendah” ini secara konsisten naik selama masa 2 periode Airin-Ben, bukannya turun.

Kemiskinan di Tangsel pada tahun 2013 berada pada angka 1,75%, naik 0,25 poin dari 2011. Walaupun angka kemiskinan ini sempat turun 0,6 poin pada tahun 2015 menjadi 1,69%, kenyataannya angka kemiskinan di Tangsel tetap bertahan sampai akhir 2020 (1,68%). Artinya, Pemkot Tangsel tidak melakukan upaya sama sekali untuk menekan angka kemiskinan.

Secara umum, kemiskinan di Tangsel sejak 2011 yang berada pada angka relatif “rendah” yaitu 1,5% dengan ambang batas kemiskinan sebesar 317.887/bulan malah naik drastis menjadi 1,68% di penghujung 2 periode Airin-Ben—batas kemiskinan 2020 sebesar 425.250/bulan.

Padahal, Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut kelompok Barang Makanan di Kota Tangerang Selatan tahun 2019 mencapai 798.229/bulan. Belum lagi pengeluaran rata-rata perkapita sebulan kelompok barang bukan makanan kota Tangerang Selatan yang mencapai 1.195.311/bulan (tangselkota.bps.go.id, 2020).

Kebutuhan hidup yang tinggi di Kota Tangerang Selatan—mencapai 1.993.540/bulan, tidak selaras dengan klasifikasi pengelompokan masyarakat miskin. Fakta data ini menjadi penguat argumentasi bahwa sesungguhnya angka 1,68% itu adalah angka statistik semata, bukan lagi capaian prestasi seperti yang digembar-gemborkan pihak petahana. Dari perspektif ini, tentu yang terlihat adalah kegagalan Airin-Ben dalam upaya pengentasan kemiskinan di Tangsel. Lalu dimana letak keberhasilannya?
Meningkatnya angka pengangguran juga harus menjadi sorotan. Menurut Tangerang Selatan Municipality in Figures 2020, jumlah pengangguran terbuka di Tangerang Selatan pada Mei 2020 mencapai 38.989 orang.

Angka ini merupakan hasil dari kenaikan angka pengangguran sebesar 15.000 dalam tempo waktu 1 tahun dari 2018 ke 2019. Klaim persentase pekerja masyarakat Tangsel yang tinggi tentunya perlu disertai data. Sebab, angka pengangguran Tangsel yang sebesar 4,79% nyatanya tidak pernah ditampilkan dalam bentuk data jumlah pengangguran per-individu.

BACA JUGA:  Penembakan oleh Oknum Polisi di Cengkareng Berawal Karena Cekcok: Tersangka Mabuk

Jika dibandingkan dengan total seluruh masyarakat Tangsel yang mencapai 1,75 juta jiwa—dan mengingat sebentar lagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi, niscaya Tangsel akan menjadi salah satu wilayah dengan angka pengangguran paling banyak se-Indonesia. Apakah cara memimpin seperti ini yang mau dilanjutkan?
Belum lagi persoalan ketimpangan pendidikan di Tangsel. Indikator keberhasilan pendidikan tentu akan terurai dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Menurut data dari ipm.bps.go.id, HLS Tangsel yang mencapai 14,42 tahun pada tahun 2020 nyatanya belum dapat terealisasikan dengan adanya fakta bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah di Tangerang Selatan yang hanya mencapai 11,78 tahun. Artinya, belum semua pelajar di Tangerang Selatan mampu menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun.

Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai hal, salah duanya ialah ketimpangan ekonomi serta terlampau sedikitnya jumlah sekolah negeri di Kota Tangerang Selatan. Tercatat, swasta masih mendominasi sekolah-sekolah formal di wilayah Tangerang Selatan mulai dari SD sampai SMA. Sedikitnya jumlah sekolah negeri di Tangerang Selatan menjadi problema yang harus diselesaikan pemkot Tangsel mengingat “cerdas” menjadi salah satu motto dari Tangsel itu sendiri.

Beruntungnya, Tangsel tepat bersebelahan dengan ibukota. Sebab, program sekolah zonasi dari Kemendikbud malah menjadi ajang royal rumble bagi pelajar ber-KTP Tangsel mengingat sedikitnya jumlah sekolah negeri. Tentu tumbuh suburnya sekolah swasta di Tangerang Selatan tentu tidak dapat menjadi penambal bagi kebutuhan pendidikan masyarakat. Toh, bersekolah di sekolah swasta dituntut untuk mau mengeluarkan uang lebih: SPP.

DAFTAR SEKOLAH SWASTA DAN NEGERI KOTA TANGSEL
DAFTAR SEKOLAH SWASTA DAN NEGERI KOTA TANGSEL

Lebih dari itu, yang justru pembangunan paling mengkhawatirkan adalah Dinkes Tangsel. Mereka lebih memilih untuk memangkas 75% anggaran dari total penerimaan bantuan iuran BPJS kesehatan. Awal 2018, jumlah penerima bantuan adalah sebesar 480 ribu jiwa, namun kemudian jumlah penerima bantuan ditekan mencapai 112 ribu jiwa. Di tengah wabah covid-19, rasanya pemangkasan bantuan ini adalah hal yang sangat keliru, sebab terbatasnya rumah sakit di Tangsel adalah sebuah kendala yang juga harus kita hadapi— RSU Kota Tangsel adalah tipe C.

BACA JUGA:  LKN Lembaga Kajian Nawacita berkunjung ke Irjen Kemetrian Pertahanan RI

Selain itu, pelaksanaan pembangunan di APBD Tangsel 2019 dinilai yang terburuk sepanjang kota tangsel berdiri, karena pelaksanaan yang tidak maksimal, buruknya perencanaan, dan pengendalian pengawasan internal. Realisasi retribusi PAD hanya 48,9% miliar dari proyeksi tahun 2019 Airin-Ben senilai 78,6%.

Kewajiban dan Capaian pembangunan
Hari ini kita semua dihadapkan dengan berbagai ilusi politik semata. Setelah melihat realita sosial Tangsel, klaim keberhasilan yang dibawa oleh petahana hanyalah menjadi sekedar tagline omong kosong. Mulai dari klaim angka kemiskinan yang ternyata gagal, sampai klaim isu kesehatan  Kota Tangsel yang ternyata juga gagal.

Pembangunan dengan pilar-pilar investasi juga belum menemukan hasil yang signifikan. Hal tersebut seharusnya berdampak pada munculnya beragam jenis pekerjaan—untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Tangsel.

Namun yang layak menjadi sorotan adalah daerah kawasan BSD sampai Serpong
Sebab, daerah tersebut adalah sebuah gambaran dari bagaimana pengembang dapat mengelola lahan produksinya.

Berbeda dengan lahan Produksi Pemkot Tangsel yang seakan tidak becus dalam mengurusi daerahnya. Mulai dari pegadaian lahan masyarakat untuk dijadikan cluster bisnis perumahan, pasar Ciputat yang amburadul, dan TPA Cipeucang yang telah kelebihan daya tampung dan mencemari lingkungan sekitar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian yang diklaim berhasil oleh Pemkot Tangsel pada kenyataannya merupakan capaian para pebisnis—tentunya dengan cara memeras masyarakat. Padahal, kewajiban Pemkot hanya berada pada bagaimana Pemkot mampu mendistribusikan keadilan dan merumuskan kebijakan yang efektif. Namun kalau berkaca pada gambaran Tangsel hari ini, rasanya Kota Tangerang Selatan dibawah pimpinan Airin-Ben belum dapat dikatakan berhasil deh, atau lebih tepatnya: Airin-Ben gagal memimpin Tangerang Selatan.

Artikel ini ditulis oleh Tim Riset Sisi Lain Tangsel.