KPK Terus Dalami Mekanisme Pengadaan Bansos, Mensos Juliari Terancam Hukum Mati

127
KPK Terus Dalami Mekanisme Pengadaan Bansos, Mensos Juliari Terancam Hukum Mati
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri ft istw
JAKARTA, banten.indeksnews.com – KPK Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami mekanisme pengadaan bantuan sosial (bansos) bagi korban Covid-19 di Kementerian Sosial sehingga menimbulkan petaka adanya praktek suap/ “Korupsi Berjamaah”.

“Kita paham bahwa pandemi Covid-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana nonalam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini, apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja,” kata Firli melalui telekonferensi pers dari Gedung KPK, Minggu (06/12/20) dini hari.

Menurut FirliĀ  Ketua KPK , ancaman hukuman mati bagi siapapun yang terlibat tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Artinya, ancaman tersebut juga dapat dijatuhkan kepada Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang diduga menerima suap bersama dua tersangka kepercayaan Mensos.

Mensos Juliari P Batubara
Mensos Juliari P Batubara

“Di dalam UU 31 tahun 99 pasal 2 tentang pengadaan barang dan jasa, yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Di ayat 2 memang ada yaitu ancaman hukuman mati,” tegas Firli.

Firli menyebutkan, jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus bekerja untuk menelusuri kasus korupsi Bansos ini, termasuk untuk membuktikan apakah kasus ini bisa masuk ke dalam Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 atau tidak.

“Kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagai mana yang dimaksud Pasal 2 itu,” tandas Firli.

BACA JUGA:  Pemkot Tangsel Harus Lebih Ketat dalam Memberi Ijin KPD Pengembang Perumahan