Debat Kandidat Calon Walikota-Wakil Walikota Tangerang Selatan, Memunculkan Isu Panas

112
Debat Kandidat Calon Walikota-Wakil Walikota Tangerang Selatan, Memunculkan Isu Panas
Pasangan Kandidat Walikota dan wakil Walikota Benyamin-Pilar ft ilustrasi
TANGSEL, banten.indeksnews.com – Debat kandidat yang digelar oleh KPUD Kota Tangerang Selatan pada Kamis awal Desember 2020 kemarin mungkin menjadi debat kandidat paling menarik untuk ditonton. Bagaimana tidak? Atensi debat menjadi kian naik semenjak para pasangan calon saling melemparkan kritik—hal yang kerap dilakukan para politisi untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Debat kandidat yang mengusung tema pemaparan “visi, misi, dan program kerja” ini menjadi kian melebar dikarenakan kritik yang muncul dari para pasangan calon untuk para lawan politiknya merupakan pertanyaan maupun pernyataan ofensif di luar tema yang berlangsung.

Sebagai contoh, pada sesi Debat kandidat giliran bicaranya, Azizah-Ruhamaben sempat berkata bahwa jangan ada lagi korupsi yang turun temurun sementara rakyatnya miskin turun temurun. Sebuah pernyataan sekaligus kritik pedas yang langsung tertuju pada keluarga dinasti elit politik Banten; Ratu Atut; Wawan; Ratu Lilis, keluarga Pilar Saga Ichsan yang semuanya telah mendekam dipenjara akibat korupsi yang dilakukan.

Tidak sampai disitu, pasangan calon urut nomor 01 juga kembali mempertanyakan netralitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak jarang berulah para momen politik seperti ini. Menurut H. Muhammad, begitu banyak ASN yang berlaku tidak adil, seperti pencabutan baliho atas dirinya, sampai intruksi mobilisasi pemilih lewat isu politik identitas. Sebuah kritik yang juga jelas tertuju untuk Benyamin-Pilar tanpa bisa dibantah sama sekali. Wajar, sebagai petahana, alat dan kendaraan politik memang melimpah ruah, termasuk penggunaan ASN sebagai mesin politik walaupun jelas melanggar aturan.

Anehnya, pasangan calon Benyamin-Pilar malah melontarkan pertanyaan yang tidak pantas untuk didengar seperti mendengungkan kembali apa itu politik identitas. Pilar, mengatakan, bahwa banyak masyarakat yang masih memilih pemimpin berdasarkan kesamaan agama. Delik tersebut tentu menjadi konyol sebab politik identitas seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok yang tidak memiliki gagasan sama sekali pada otaknya.

BACA JUGA:  Komjen Pol Agus Andrianto Kabareskrim Polri Baru, Ini PR yang Dititipkan Kapolri

Dari berbagai pertanyaan untuk masing-masing calon, walaupun minim substansi, namun menjadi menarik jika bicara soal keterlibatan partisipasi masyarakat. Terdapat satu hal yang kerap dilupakan pejabat publik dalam membuat kebijakan, yaitu bagaimana cara mengundang masyarakat demi meningkatkan partisipasi publik sebagai indikator keberhasilan pendidikan politik.

Tentu dengan hadirnya masyarakat, para pemangku kepentingan akan mendapatkan begitu banyak gagasan segar yang langsung dating dari kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran. Namun, hadirnya masyarakat juga memiliki resiko bahwa pengambilan kebijakan akan menjadi terlambat karena begitu banyak aspirasi dan perbedaan pendapat.

Hal inilah yang menjadi tantangan bagi para calon pemimpin di masa depan, begitu juga calon pemimpin Kota Tangerang Selatan yang hari ini maju pada pagelaran pemilukada serentak 2020. Diperlukan kebijaksanaan dan pola pikir yang terstruktur agar seorang pemimpin tidak terjebak dalam keadaan yang sedemikian polemik tersebut. Sebab, isu minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan memang masih menjadi permasalahan yang belum dapat terentaskan.

Bicara soal partisipasi publik tentu bicara soal keberhasilan pendidikan politik yang diukur dari banyaknya variabel. Mulai dari tingkat partisipasi pemilih, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan sebuah kebijakan, sampai ketaatan masyarakat terhadap sebuah hukum dan kebijakan yang berlaku. Hal-hal tersebut hanya dapat diraih lewat pendidikan politik yang baik, seperti sosialisasi politik yang dilakukan sejak anak-anak, kurikulum kewarganegaraan yang perlu direvisi, serta kampanye soal pendewasaan politik—termasuk ikut serta, membuat, dan mengawal kebijakan.

Beda hal, pasangan Azizah-Ruhamaben pada sesi ini tidak menyebutkan bagaimana pendidikan politik dapat terealisasikan agar pendewasaan politik menjadi hal yang tidak mungkin lagi. Pertanyaan dari panelis seputar keterlibatan masyarakat hanya dijawab melalui program diskusi publik sampai Public Hearing. Padahal, diskusi dan public hearing adalah kewajiban Pemerintah Kota. Kenapa perlu didegradasi?

BACA JUGA:  Pasca Penembakan TNI AD, Pangdam Jaya Minta Perketat Patroli TNI - Polisi

Karena, seperti yang sudah-sudah, kegiatan semacam itu hanyalah upacara emerosional semata tanpa pernah diterima aspirasinya. Yang dibutuhkan masyarakat Tangerang Selatan hari ini ialah pendidikan politik yang mumpuni; keterlibatan masyarakat pada perumusan kebijakan; mengontrol serta menaati aturan yang berlaku,; serta naiknya tingkat partisipasi pemilih.
Pada dasarnya public hearing dan diskusi publik adalah sebuah bentuk usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tangerang Selatan dalam bentuk kebijakan, namun sayangnya, kedua hal tersebut tidaklah cukup untuk menjawab permasalahan minimnya partisipasi politik masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh tim riset Sisi Lain Tangsel.