Peringati Hari HAM Sedunia 2020, Jokowi Janji Tuntaskan Kasus Masa Lalu

104
Peringati Hari HAM Sedunia 2020, Jokowi Janji Tuntaskan Kasus Masa Lalu
Pemerintah berkomitmen akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia yang digelar Komnas HAM secara daring, Kamis, 10 Desember 2020.

Melalui Menkopolhukam, Jokowi telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima di dunia internasional

Dalam pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat agar tetap terpenuhi di tengah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian ini.

“Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menjanjikan pemerintah akan menyelesaikan masalah pelanggaran kebebasan beribadah di beberapa tempat.

“Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah, secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak,” ujar Jokowi.

Komnas HAM mencatat dalam 10-15 tahun terakhir terdapat sekitar 500-600 pengaduan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk di dalamnya kasus pendirian rumah ibadah. Kasus-kasus ini tersebar di seluruh Indonesia dan hampir rata korbannya, bukan hanya non-muslim, tapi juga muslim.

“Ini terkait mayoritarianisme. Artinya di mana ada satu agama menjadi mayoritas, kemudian penduduknya menekan atau memaksa agama yang minoritas untuk tunduk,” ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada Tempo di kantornya, Kamis, 5 Maret 2020.

Komnas HAM mengusulkan agar Presiden Jokowi membuat Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pendirian Rumah Ibadah karena Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 atau PBM 2 Menteri yang menjadi payung hukum pendirian rumah ibadah selama ini dinilai diskriminatif terhadap minoritas.

BACA JUGA:  Miartiko Gea: KLB Dinilai Solusi Sah untuk Selamatkan Demokrat Jika Konflik Berkepanjangan

Dalam PBM itu diatur pendirian tempat ibadah membutuhkan paling sedikit 90 nama pengguna tempat ibadah yang disahkan pejabat setempat.

Selain itu Jokowi menyatakan akan menjamin pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.

Melakukan upaya pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.

Serta menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. “Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan HAM,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, semua komitmen pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia itu telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. “Hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satu pun yang terabaikan,” ujar dia.***