I Wayan Sudirta, Melarang Sipil Gunakan Nama dan Atribut Militer, ini aturannya

146
I Wayan Sudirta, Melarang Sipil Gunakan Nama dan Atribut Militer, ini aturannya
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta ft istw
JAKARTA, banten.indeksnews.com – I Wayan Sudirta Penggunaan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama atau mirip dengan lembaga pemerintahan, khususnya militer kerap dijumpai di sejumlah tempat. Padahal secara aturan, penggunaan itu dilarang oleh undang-undang.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta menjelaskan, pelarangan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2017 tetang Perubahan atas UU Ormas.

Bahkan larangan itu, menurutnya bukan hanya melarang penggunaan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan Indonesia melainkan melarang menggunakan nama, lambang, bendera dari negara lain I wayan Sudirta menambahkan.

“Aturan sudah melarangnya, tidak hanya atribut kenegaraan kita yang dilarang tapi juga negara lain dilindungi, karenanya ikut dilarang digunakan kecuali ada izin,” ungkap I Wayan Sudirta.

Atas hal tersebut, ia pun mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. Terlebih, Indonesia sebagai negara hukum maka menjadi kewajiban moral untuk mentaati aturan tersebut. “Siapa pun harus tunduk pada larangan itu, kan jelas konstitusi kita tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum,” tegasnya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, dengan adanya larangan di atas maka sudah seharusnya istilah-istilah yang terlanjur melekat dan digunakan oleh masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dihilangkan. “Masyarakat dan ormas sekalipun tak punya dasar makai istilah-istilah yang dilarang itu, karenanya mari hilangkan itu semua,“ ajaknya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB. Hasanudin menjelaskan pelarangan penggunaan nama dan atribut itu bukan tanpa tujuan. Menurutnya, larangan itu sebagai petunjuk dan pembeda antara militer dan masyarakat sipil karena apabila negara sedang berperang, penduduknya dibagi dalam dua kelompok besar yaitu combatan (kombatan) dan civilian (masyarakat sipil).

BACA JUGA:  Warga Minta Kemen PUPR - PT. Jasa Marga Perlebar Jalan Atau Rekayasa Lalin Depan GT Pamulang, Karena Timbulkan Kemacetan

“Bila terjadi konflik militer, masyarakat sipil yang menggunakan seragam kombatan dapat menjadi sasaran tembak kelompok militer, membahayakan itu,“ jelasnya.

Ia pun meminta, agar pihak-pihak yang tidak taat pada aturan itu untuk segera ditertibkan. Terlebih, menurutnya Indonesia sudah memilih sebuah negara kesatuan berdasarkan hukum, bukan negara militer.