Pemerintah Hentikan Rekrutmen Guru PNS, Ini Penjelasan BKN

287
Pemerintah Hentikan Rekrutmen Guru PNS, Ini Penjelasan BKN
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), juga DPR RI mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut yang dianggap diskriminatif atas kebijakan pemerintah untuk menghentikan rekrutmen guru PNS mulai tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, dengan adanya regulasi PPPK yaitu PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK, dan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, maka rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) berubah.

“Jadi kalau sebelumnya fokus pada seleksi CPNS, mulai tahun ini ditambahkan PPPK. Dan, formasi PPPK lebih banyak dibandingkan CPNS, salah satunya guru,” kata Bima, seperti dilensir JPNN.com, Selasa (5/1).

Dia menjelaskan, formasi guru PPPK sebanyak satu juta itu sejatinya untuk mengatasi kebutuhan guru yang hampir mencapai sejuta orang. Selain itu, rekrutmen satu juta guru untuk mengatasi keberadaan guru honorer K2, honorer non-K2 di sekolah negeri yang jumlahnya sangat banyak.

Untuk rasa keadilan, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum pernah mengajar untuk mendaftar seleksi PPPK. Bima menjelaskan, di dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2020, ada 147 jabatan fungsional yang dapat diisi PPPK.

Total 147 jabatan ini merupakan formasi tenaga guru dan pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis.

“Jadi tidak betul hanya guru yang dijadikan PPPK. Masih ada 146 jabatan lainnya. Kebetulan saja Kemendikbud membuka formasi guru PPPK sebanyak satu juta. Padahal ada jabatan teknis lainnya yang dibuka untuk PPPK, cuma jumlahnya enggak banyak,” terangnya. Dia menyadari kebijakan tersebut menjadi polemik karena PPPK merupakan hal baru. Namun, dengan lengkapnya regulasi, rekrutmen PPPK akan lebih baik. Masyarakat pun akan melihat antara PPPK dan PNS tidak ada bedanya, karena keduanya sama-sama ASN. Keduanya mendapatkan gaji serta tunjangan setara.

BACA JUGA:  PWI Jaya Gelar Orientasi Wartawan bagi Calon Anggota PWI, ke-10

Anggota Fraksi PKB DPR RI Luqman Hakim mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak lagi membuka formasi guru pada program penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.

Menurutnya, penghentian rekrutmen PNS untuk guru adalah bukti kegagalan pemerintah di sektor pendidikan.

“Penghentian rekrutmen PNS untuk guru, bukti kegagalan pemerintah di sektor pendidikan. Visi Presiden @jokowi di sektor pendidikan tidak mampu dijabarkan oleh @Kemdikbud_RI,” kata Luqman Hakim, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan @LuqmanBeeNKRI, Minggu, 3 Januari 2021.

Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor itu menilai, kebijakan yang diambil pemerintah itu masih berkaitan dengan adanya UU Cipta Kerja.

“Kita melihat kebijakan ini berkait dengan masuknya investasi pendidikan asing yang diberi ruang pada UU Cipta Kerja. Apakah ada aroma ‘bisnis pendidikan’ dibalik penghapusan PNS jalur guru ini? Wallahu a’lam,” ujar Luqman Hakim.

Luqman Hakim juga mengkritik alasan pemerintah yang menyebut bahwa rekrutmen CPNS dihentikan lantaran banyak PNS dari kalangan guru yang meminta pindah tugas setelah empat sampai lima tahun bertugas.

Hal itu lah yang menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional.***