Rumah Sakit korona Jabodetabek kolaps, penderita kian sulit cari perawatan

172
Rumah Sakit korona Jabodetabek kolaps, penderita kian sulit cari perawatan
Makara UI, Depok, Jawa Barat, menjadi tempat isolasi pasien Covid-19 ft istw
JABODETABEK, banten.indeksnews.com – Rumah Sakit korona Jabodetabek untuk pasien terpapar virus korona terancam kolaps. Warga makin sulit mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pemerintah berjanji akan menambah secara bertahap kapasitas fasilitas kesehatan.

Pernyataan soal kondisi faskes untuk pasien Covid-19 yang semakin gawat darurat ini salah satunya disampaikan Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19, sebuah wadah citizen reporting untuk berbagi informasi soal penanganan pandemi. Sejak akhir Desember 2020, banyak warga yang melapor kesulitan mendapatkan perawatan di rumah sakit Korona Jabodetabek.

Lapor Covid-19 mencontohkan, belum lama ini mereka membantu seorang warga di Depok, Jawa Barat, mencari rumah sakit korona jabodetabek bagi ibunya yang terindikasi positif virus korona. Ibu itu masih menunggu hasil tes usap, namun di saat bersamaan kondisinya makin memburuk dengan mengalami gejala seperti demam dan sesak napas.

Menurut Lapor Covid-19, keluarga pasien tersebut pada sore hari sempat berkeliling ke sejumlah rumah sakit di daerah Jakarta, Depok, dan sekitarnya untuk mencari ruang perawatan. Namun, upaya ini belum berhasil.

Ketika mendatangi sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan, pasien itu harus menunggu 7 antrean sebelum mendapat perawatan di instalasi gawat darurat (IGD). Karena kondisi pasien semakin memburuk, akhirnya keluarga memutuskan untuk kembali ke rumah.

“Jadi bayangin, sudah di halaman fasilitas kesehatan tapi karena masih antre 1 jam, akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah dalam kondisi demam dan sesak,” kata Koordinator Lapor Covid-19, Irma Hidayana , Rabu (20/1/2021) sore.

Lapor Covid-19 juga menemukan, pada Senin lalu (3/1/2021), seorang pasien terinfeksi Covid-19 yang juga dari Depok, ditolak 10 rumah sakit rujukan. Akibatnya, pasien tersebut meninggal di taksi.

Menurut Irma Hidayana, dari akhir Desember 2020 sampai pertengahan Januari ini ada 39 warga minta bantuan lembaganya mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari jumlah tersebut, sebagian besar gagal mendapatkan RS dan ada yang sampai meninggal sebelum dirawat.

BACA JUGA:  Penyebab Bank Syariah Berubah Jadi 'Lintah Darat'

Irma mengatakan, ada 4 pasien yang akhirnya berhasil mendapatkan perawatan setelah menghubungi sekitar 49-60 rumah sakit di Jabodetabek.

Menurut Irma, Lapor Covid-19 dalam membantu pasien selalu berupaya untuk melihat data ketersediaan tempat tidur rumah sakit, seperti misalnya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, data tersebut tak menggambarkan kondisi riil karena setelah rumah sakit dihubungi justru menyatakan penuh.

“Setiap me-refer pasien, kami itu juga mengecek data BOR (bed occupancy ratio). Tetapi ketika kami telepon dibilangnya full dan enggak ada sama sekali. Jadi itu datanya tidak real-time dan enggak berguna karena tidak sesuai dengan kenyataan,” katanya.

Relawan Lapor Covid-19, dr. Tri Maharani, mengingatkan bahwa layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa saat ini sudah genting. Kondisi ini menurutnya disebabkan lonjakan kasus virus korona yang tak terkendali sehingga rumah sakit kewalahan.

“Tanda-tanda kolaps layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak September 2020, yang kemudian mereda pada periode pemberlakuan PSBB di Jakarta. Menjelang pertengahan November 2020, pilkada serentak dan libur Nataru memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien,” kata Tri, Jumat (15/1).

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia Prof. Zubairi Djoerba mengatakan, bahwa kondisi rumah sakit rujukan untuk pasien virus korona di Jabodetabek saat ini penuh sesak. Akibatnya, pasien korona sulit mendapatkan perawatan dengan cepat.

“Yang disebut penuh itu memang tidak selalu penuh. Jadi memang tidak mudah buat pasien untuk mencari tempat namun akhirnya bisa juga. Masalahnya adalah waktu interval dari mulai perlu perawatan sampai akhirnya dapat tempat itu memang lama,” kata Zubairi.

Ia berharap pemerintah meningkatkan secara berkala kapasitas faskes, dengan menambah rumah sakit rujukan Covid-19, tempat tidur, ruang rawat intensif (ICU), dan termasuk obat-obatannya. Selain itu, juga menambah jumlah tenaga kesehatan sekaligus alat pelindung diri bagi mereka.

BACA JUGA:  Polisi Bongkar Sindikat Jasa Surat Antigen Palsu di Merak Hanya Rp100 Ribu dengan Syarat KTP

“Dengan perkataan lain, kita ke depan masih akan terus mengalami jumlah (pasien) yang lumayan besar dan itu harus diantisipasi dari sekarang. Untuk kemudian setiap kali kita harus menambah, memang tidak bisa dihindari,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Lia Partakusuma mengatakan, berdasarkan catatannya tingkat keterisian RS di Jabodetabek rata-rata di kisaran 70-80 persen. Angka ini jauh melampaui batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 50 persen.

Menurut Lia, pengelola rumah sakit baik pemerintah dan swasta sebenarnya sudah menambah kapasitas 30 sampai 40 persen, sesuai dengan permintaan Kementerian Kesehatan. Namun, peningkatan kapasitas ini juga tak cukup menampung peningkatan pasien virus korona.

“Jadi memang penambahan masih jalan tetapi memang belum 100 persen dan kita akan minta penambahan tempat tidur, terutama di IGD karena ini yang jadi masalah,” kata Lia.

Lia menyebut, masalah di IGD yakni adanya antrean panjang karena petugas kesehatan harus melakukan screening terhadap pasien. Pasien ini tak hanya yang sudah konfirmasi positif Covid-19, namun juga yang suspek dan probabel. Dari catatanya, rata-rata pasien di IGD ini, 63 persen di antatanya merupakan suspek, 23 persen probabel, dan 14 persen konfirmasi positif virus korona.

“Jadi artinya dari pasien-pasien yang datang di IGD itu bukan semuanya Covid-19 tetapi kan mereka mesti menunggu lebih lama karena menunggu pemeriksaan. Tetapi sebetulnya begitu sudah selesai pemeriksaan, ada yang bisa langsung masuk ruang rawat, ada juga yang memang harus dirujuk ke tempat lain sesuai dengan kondisi,” katanya.

DKI minta intervensi Pusat
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan, pemerintahannya sudah meminta pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas faskes di daerah penyangga Jakarta. Dia menyebut, ini karena dari tingkat keterisian RS di Jakarta sebesar 87 persen, 24 persen di antaranya adalah warga Bodetabek.

BACA JUGA:  Urus Layanan Adminduk Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

“Pak gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa meningkatkan fasilitas di sekitar Botabek, seiring fasilitas di Jakarta juga bisa terus meningkat tapi okupansinya turun,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/1), dikutip dari Antara.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut, Kementerian Kesehatan saat ini berupaya untuk melakukan intervensi dari segi pelayanan kesehatan. Menurutnya, diharapkan dengan upaya tersebut tidak ada pasien Covid-19 yang terlantar.

Sejumlah upaya itu, di antaranya optimalisasi tempat tidur RSUD dan swasta, peningkatan kapasitas rumah sakit 30 sampai 40 persen, penguatan implementasi protokol kesehatan tata laksana Covid19, penambahan tenaga kesehatan 8.572 dari 148 fasilitas kesehatan.

Kemenkes, kata Wiku, juga berencana merelaksasi peraturan izin tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 dan pengaturan alur rujukan ke rumah sakit,

Selain itu, Kemenkes juga berupaya untuk: mempermudah izin rumah sakit Covid-19, melaksanakan terapi plasma konvalesen untuk mempercepat waktu penyembuhan pasien, menyediakan field commander untuk pembagian RS berdasarkan kemampuan di lapangan, dan pelaksanaan tes cepat antigen dan PCR yang lebih luas dalam rangka tracing lebih masif.

“Pada prinsipnya hal yang perlu dilakukan saat ini adalah penanganan Covid-19 di hulu (pencegahan) dan hilir (pengobatan). Oleh karena itu peran masyarakat sangat penting dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan maupun berinisiatif dan kooperatif dalam menjalankan testing maupun tracing,” kata Wiku.

Artikel sebelumyaSeberat 402 Sabu di Amankan Tim Satgas Merah Putih, Masuk Pelimpahan Tahap II Kejari Sukabumi
Artikel berikutnyaPresiden Jokowi Bakal Lantik Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Rabu Pekan Ini