BPH Migas: Digitalisasi SPBU Dorong Alokasi Subsidi BBM Lebih Tepat Sasaran

245
BPH Migas: Digitalisasi SPBU Dorong Alokasi Subsidi BBM Lebih Tepat Sasaran
Kepala Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi Muhammad Fanshurullah Asa ft istw
JAKARTA, banten.indeksnews.com – BPH Migas Kepala Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi Muhammad Fanshurullah Asa, menilai, digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU) di seluruh Indonesia sangat berguna untuk menakar subsidi secara tepat.

Fanshurullah Asa mengataan kepala BPH Migas, dengan adanya digitalisasi SPBU ini diharapkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang diberikan untuk subsidi bisa lebih tepat volume dan tepat sasaran.

Seperti diketahui BPH Migas, program digitalisasi SPBU telah diselesaikan PT. Pertamina (Persero) setelah digarap bersama dengan PT Telkom Indonesia Tbk (Persero). Semua SPBU Pertamina di seluruh Indonesia kini sudah dipasangi Electronic Data Capture (EDC) dan Automatic Tank Gauging (ATG).

Beberapa fitur digital yang dipasang di setiap SPBU meliputi pre-purchase (bayar dulu baru isi BBM), cashless transaction (pembayaran via digital), dan pencatatan nomor polisi kendaraan yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Ada juga fitur profiling customer yang berbasis loyalty program aplikasi MyPertamina. Lewat fitur ini masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi dan mengetahui ketersediaan BBM yang dibutuhkan.

Fitur digital ini dimaksudkan sebagai sistem monitoring dan distribusi serta transaksi penjualan BBM di SPBU secara real-time, untuk peningkatan standar layanan dan operasional.

Data hasil digitalisasi tersebut dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, serta BPH Migas.

Direktur Utama Telkom, Ririek Ardiansyah, menjelaskan, guna mendukung pelaksanaan sistem integrasi dalam penyaluran BBM, Telkom telah menyediakan berbagai infrastruktur telekomunikasi. Beberapa diantaranya adalah jaringan fixed, mobile, dan satelite, penyediaan perangkat EDC, penyiapan 290 agen contact center dan 600 petugas lapangan untuk melayani pengaduan gangguan SPBU, serta pembuatan command center (CC) untuk memantau perangkat di SPBU secara proaktif.

BACA JUGA:  Tuntut Polri Usut Tuntas Kasus Pembunuhan Jurnalis Mara Salem Harahap

“Adanya program digitalisasi ini nantinya dapat meningkatkan value BUMN serta membangun budaya cahsless transaction (transaksi tanpa uang tunai), sehingga dapat menguatkan ekonomi digital,” terang Ririek.

Sebagai informasi, kolaborasi kedua BUMN ini dimulai sejak penandatanganan kerja sama digitalisasi SPBU sebagai tindak lanjut dari penugasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Pertamina untuk menggunakan sistem pencatatan penyaluran BBM subsidi secara elektronik sampai di ujung titik nozzle (serah penyalur).

Dalam kurun waktu dua tahun berjalan, program ini telah selesai diimplementasikan dan manfaatnya telah dirasakan berbagai stakeholder terkait, masyarakat, hingga pemerintah.