Gaphura : Kewajiban Setor DP Umrah Ke Rekening Penampungan Disoal

48
Gaphura
Foto Ilustrasi.
JAKARTA,jawabarat.indeksnews.com m_ Ketua Dewan Pembina Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura) Baluki Ahmad, kepentingan pemerintah dalam pembentukan rekening penampungan dana ibadah jemaah umrah.

“Pemerintah tak hanya mencampuri ranah pengelolaan dana swasta. Baluki menyebut, aturan tersebut dinilai pun salah sasaran. Pasalnya, ia menilai pangkal permasalahan ada pada lemahnya pengawasan Kementerian Agama terhadap pelaku usaha,” kata Baluki Ahmad, Rabu (27/1/21).

Menurut Baluki Ahmad, lemahnya pengawasan ini yang kemudian memungkinkan berbagai usaha travel umrah wanprestasi tidak terdeteksi. Menurut Baluki, penyetoran dana tidak akan memecahkan masalah yang sudah mengakar ini. Apalagi, nominal yang diwajibkan tak signifikan, yakni Rp500 ribu per jemaah. Sehingga, ini tidak menunjukkan legitimasi usaha dan menjamin hak jemaah.

“Jadi kelemahan pengawasan jangan ditarik ke persoalan kami semua, hingga lahirlah sebuah penampungan uang. Ini apa sih?,” heran Baluki Ahmad.

Tak hanya tidak efektif, Baluki menilai, keputusan itu juga akan memberatkan agen travel umrah. Bercermin dari aturan serupa sebelumnya, Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), uang jemaah sering tertahan dan pencairannya membutuhkan waktu bulanan.

“Melihat penampungan dengan akumulasi Rp 500 ribu kali puluhan ribu, tidak usah bilang sejuta setahun lah, ini kan bukan nilai kecil dan kepentingan untuk siapa?,” tanyanya sambil memasang wajah curiga.

Pemerintah, sebelumnya telah menerapkan peraturan serupa, yaitu Siskopatuh yang mewajibkan penyetoran DP (Down Payment) sebesar Rp 10 juta per jamaah ke bank syariah yang ditentukan.

“Untuk dapat dicairkan, jemaah terlebih dahulu harus menyetorkan hingga Rp 20 juta yang menandai pembayaran lunas dibayar. Jika tidak sampai Rp 20 juta, uang tidak dapat dikembalikan,” ketus dia.

Tujuannya, agar jemaah umrah tidak merasa dirugikan oleh penipuan berkedok tertentu. Namun, ketentuan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 2019 silam.

BACA JUGA:  KKP Bantu Cold Storage untuk Koperasi Nelayan di Sukabumi

“Seharusnya pemerintah bisa melakukan pengawasan dengan memastikan perjanjian yang dibuat antara jemaah dan pihak pemberangkat ditunaikan. Jika terbukti wanprestasi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat diproses secara pidana sesuai hukum yang berlaku.

“Kami, usaha travel, seperti orang yang tidak dipercayalah kenapa kami diberi izin?, akan tetapi seperti ini,” imbuhnya.

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sepuh) Syam Resfiadi menyebut, aturan penyetoran dana memang bukan aturan yang terbaik. Namun, jumlah dana yang disetorkan dinilai tidak memberatkan. Toh, per jemaah membayar sebesar Rp 26 juta untuk pemberangkatan umrah.

“Aturan juga harus sesuai dengan usulan. Yaitu, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) menyetorkan dana ke rekening Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), bukan rekening khusus yang dibuat oleh pemerintah, ini patut di evaluasi,” ketus dia.

Syam menyebut jika melibatkan rekening pemerintah, pencairan dana akan ribet karena panjangnya birokrasi. Ia mengaku paham jika pemerintah ingin membentuk sebuah sistem, namun acap kali justru menjadi polemik karena banyak pihak yang tidak setuju.

“Pembentukan sistem ini tidak hanya untuk melindungi jemaah dari penipuan, namun juga agar pemerintah memiliki database jumlah jemaah yang diberangkatkan setiap tahunnya beserta detail data seperti umur, asal daerah, dan sebagainya,” papar dia.

Masih kata Syam Resfiadi, selama ini kalau tidak ada data masuk pemerintah bingung berapa jumlah yang diberangkatkan. Pemerintah harus tanya ke Kedutaan Besar Arab Saudi berapa visa yang dikeluarkan, sehingga informasinya selalu terlambat.

“Sebelumnya, pemerintah berencana membuat rekening penampungan dana ibadah umrah dari para jemaah. Rekening itu akan terdaftar dengan nama PPIU yang merupakan biro perjalanan wisata, dan telah memiliki izin usaha penyelenggaraan perjalanan umrah,” jelas Syam Resfiadi.

BACA JUGA:  Gubernur Wahidin Halim : Banten Menuju Wilayah Pemerintahan Yang Akuntabel, Bertanggung Jawab, dan Bersih

Untuk diketahui rencana tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah. Mengutip RPP itu, Selasa (26/1).

PPIU wajib membuka rekening penampungan dana jemaah kegiatan umrah pada Bank Penerima Setoran (BPS). Bank yang dimaksud adalah bank berbasis syariah yang memiliki kerja sama dengan PPIU untuk menerima setoran biaya umrah milik jemaah.**

iklan dprd 681x342 1 PicsArt 01 26 07.51.21

iklan 1