Masalah pendataan dan distribusi vaksin menyebabkan program vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan masih tersendat

Masalah pendataan dan distribusi vaksin menyebabkan program vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan masih tersendat
vaksin untuk tenaga kesehatan ft istw
JAKARTA, banten.indeksnews.com –  Masalah Pendataan tenaga kesehatan di tambah pendistribusia vaksin menjadi Upaya mengatasi ketertinggalan dilakukan seiring dengan perbaikan manajemen pendataan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam diskusi daring, di Jakarta, Rabu (27/1/2021), mengatakan, hingga kini 300.000 tenaga kesehatan (nakes) telah disuntik dari target sekitar 1,3 juta orang yang harus divaksinasi Covid-19. Kendala di tahapan awal ini terutama buruknya sistem masalah pendataan selain permasalahan distribusi logistik. ”Terakhir sudah 58.000 orang yang disuntik per hari,” ujarnya.

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaedi mengatakan, registrasi peserta vaksin dengan sistem daring PeduliLindungi memang menyulitkan pelaksanaannya. ”Akhirnya sekarang dibuat manual dan dapat mengurangi masalah pendataan mudah mudahan di fasilitas kesehatan (faskes) dan mulai berjalan baik,” katanya.

Adib mengingatkan, selain nakes yang bekerja di faskes, banyak di antara mereka yang praktik pribadi dan mereka juga membutuhkan vaksin. ”Jadi, permintaan kami, tolong diberi kemudahan juga untuk dokter yang bekerja di luar fasilitas kesehatan agar bisa mempercepat cakupan. Saya kira ini juga tuntutan sama dari PPNI (Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia) dan organisasi profesi kesehatan lainnya,” katanya.

Seorang tenaga kesehatan (nakes) menunjukkan tiket vaksinasinya di aplikasi PeduliLindungi sebelum mendapat suntikan vaksin Covid-19, Rabu (27/1/2021), di tempat kerjanya, Puskesmas Sario, Manado, Sulawesi Utara.

Tenaga kesehatan di provinsi banten cukup bawa KTP Ft istw

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Hari Hendarto mengatakan, selain dokter yang bertugas, juga banyak calon dokter yang masih menjalani koas, dokter baru lulus, dan internship di daerah terpencil, serta dokter yang menjalani pendidikan spesialis. ”Mereka berisiko tinggi terpapar karena mereka juga garda terdepan. Jadi, saya titip mereka juga mendapat prioritas,” ujarnya.

Budi mengakui, banyak nakes yang sulit mendaftar atau bahkan tidak terdaftar dalam data Kementerian Kesehatan. ”Saya tadi ngecek di Cilandak (Jakarta Selatan), nakes yang datang untuk divaksin 200-an orang, ternyata yang ter-register di sistem pendaftaran Kemenkes hanya 25 orang. Ternyata banyak yang kerja di klinik mandiri dan database kita itu tidak memasukkan mereka,” katanya.

Melihat kenyataan ini, Menteri Kesehatan memutuskan untuk memberikan vaksin kepada seluruh nakes yang telah memiliki surat tanda registrasi (STR), yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada nakes yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

”Intinya jangan terlalu rumit. Mereka yang punya STR apalagi yang sudah punya izin praktik berhak divaksin. Ini sekaligus datanya dimasukkan,” katanya.

Masalah di hulu ini harus dibenahi sehingga kita tidak terus mengepel lantai dengan terus bertambahnya kasus dan pasien. (Budi Gunadi Sadikin)

Kepala Lembaga Biolog Molekuler Eijkman Amien Soebandriyo mengingatkan, selain memastikan cakupan sesuai target, kualitas vaksin juga harus dijaga tetap sama saat disuntikkan.

”Ada beberapa vaksin yang sensitif suhu. Karena suhu di Indonesia tinggi. Nah, kita tidak boleh vaksin terlalu lama terpapar suhu tinggi. Ada vaksin yang stabil pada suhu 2-8 derajat celsius. Ada yang harus minus 70 derajat celsius. Ini akan jadi kendala untuk mengirim vaksin ke daerah pinggiran,” kata Amin.

Selain masalah pendataan dan logistik serta distribusi, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia juga menghadapi tantangan penolakan sebagian anggota masyarakat. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, tingkat ketidakpercayaan terhadap vaksin Covid-19 di Indonesia cukup signifikan. Misalnya, survei Kemenkes-Unicef  pada September 2020 lalu menemukan, hanya sekitar dua pertiga respoden mengatakan bersedia menerima vaksin.

”Rendahnya penerimaan terjadi karena sejak awal pandemi, komunikasi publik pemerintah kurang baik. Banyak perjabat publik pernyataannya berbeda-beda dan tidak menunjukkan keseriusan menghadapi pandemi. Juga muncul banyak hoaks kesehatan. Bahkan, yang belum percaya Covid-19 juga masih ada. Ini harus dibenahi,” paparnya.

Vaksinasi menjadi blunder

Proses Vaksinasi tidak akan bisa bila peserta nakes dipanggil satu satu. Cara begini Hasilnya hanyalah 250.000 padahal periode Vaksinasi sudah berjalan 15 hari.

Seharusnya seperti pecoblosan Pilkada, para pemilih yang terdaftar DPT wajib datang pada hari pencoblosan, bawa KTP.

Karena jumlahnya nakes yang divaksin jumlahnya 50.000 per day, artinya target nya masih 3 kali Kecepatan sekarang.

Menkes masih berpikir ini data, itu data, mungkin beliau belum pernah tugas di UGD. Begini caranya orang yang tidak pada the right man on the right place

Exit mobile version