Ahmad Yahya: Kepemimpinan AHY cacat Hukum, Dalam Pengangkatan Tidak Berdasarkan AD/ART

39
Ahmad Yahya: Kepemimpinan AHY cacat Hukum, Dalam Pengangkatan Tidak Berdasarkan AD/ART
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Demokrat ft istw
JAKARTA, banten.indeksnews.com – Ahmad Yahya  Mantan Ketua Pengurus Pendiri Partai Demokrat menyatakan bahwa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Demokrat cacat hukum. Pasalnya, pada saat pelaksanaan kongres partai Demokrat pada bulan Maret 2020 pengangkatan AHY tidak berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga atau AD/ART.

“Kongres kemarin itu, tidak berdasarkan keputusan AD/ART partai Demokrat, terkesan dipaksakan, ini pemilihan cacat hukum,” ujar Ahmad Yahya kepada wartawan saat konferensi pers di Restoran Sunda, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).

Ia mengatakan dalam kongres tahun 2020 lalu itu tidak ada pelaporan dan pertanggung jawaban anggai dan program partai. Padahal, lanjut Ahmad Yahya, sebelum resmi menjabat sebagai Ketum semua prosedur itu harus dipenuhi.

Tak hanya itu, tambah politisi senior partai berlambang logo mercy itu, para kader dan pengurus DPC dan DPD itu mengaku kecewa dengan AHY.

“Kita hanya menginginkan Demokrat itu berjaya seprti tahun 2004 sampai 2029 yang berhasil mengantarkan pak SBY menjadi RI I,” tandas Ahmad.

AHMAD YAHYA ft istw
AHMAD YAHYA ft istw

Selain itu, Ahmda juga membantah tudingan AHY terkait dengan ada pihak dari lingkaran Istana yang akan mengkudeta kepimpinannya.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh putra sulung Sosilo Bambang Yudhoyono itu tidak benar adanya.

“Kami sebagai mantan pengurus dan senior Demokrat, menyimak dan mengkaji keluuhan AHY, bahwa apa yang dia sampaikan kemarin itu tidak benar,” tandas Ahmad.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada rencana kudeta terhadap dirinya di internal Partai Demokrat.

AHY menyebut, setidaknya ada lima orang yang disebutnya menjadi penggerak kudeta terhadap dirinya.

Di antaranya adalah satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif. Lalu satu kader yang telah keluar dari Partai Demokrat sejak tiga tahun lalu.

BACA JUGA:  Nono Sampono: Masa Pandemi, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat

Sedangkan satu lainnya adalah mantan kader yang dipecat karena terlibat kasus korupsi.

Satu kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan rasa hormat dari partai karena menjalani hukuman korupsi,” ujar AHY dalam persekutuan di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021).

Disebut-sebut, sosok yang dimaksud tidak lain adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, wartawan, Senin (1/2/2021).

Herzaky menyebut, informasi itu didapat berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat atau daerah Partai Demokrat.

“Mereka (mengaku) dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko,” kata dia.

Upaya kudeta AHY, sambungnya, berkaitan dengan kepentingan pada Pilpres 2024 mendatang.

“Ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” smabungnya.

Untuk itu, Partai Demokrat ingin melihat secara jelas dan pasti terkait isu kudeta yang dimaksud.

Kendati demikian, pihaknya membantah bahwa ini merupakan upaya upaya Partai Demokrat untuk melawan Istana.

Pun dengan anggapan bahwa Partai Demokrat melawan partai pengusung pemerintah.

“Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau (partai) melawan (partai) merah,” tegasnya meluruskan.

“Ini soal kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” tekan dia.