Kemenag RI Larang ASN Dukung Organisasi Terlarang

kemlen
Foto Dokumentasi Kementrian Agama RI.
JAKARTA,banten.indeksnews.com_
Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran (SE) Sekjen Kemenag Nomor 8 Tahun 2021. Isinya melarang para pegawai Kemenag berafiliasi dan atau mendukung organisasi terlarang. Hal tersebut dikeluarkan, untuk mencegah munculnya ekstremisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Dalam SE yang dikeluarkan tertanggal 3 Februari 2021 itu, pegawai Kemenag juga dilarang berafilisasi dan atau mendukung organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah resmi dicabut status badan hukumnya oleh pemerintah (Kesbangpol).

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kemenag RI Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag. mengatakan, SE ini terbit sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Edaran Bersama MenPAN-RB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2021 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

“Dalam hal ini, para ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar wajib setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, serta berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” kata Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag, di Kantor Kementerian Agama Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Rabu (10/02/21).

Keterlibatan ASN dalam mendukung atau berafiliasi dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut status badan hukumnya dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungan pegawai.

“Untuk itu ancaman ini perlu dicegah dan diantisipasi bersama,” jelas Nizar.

Nizar menerangkan, adapun organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan sudah dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Front Pembela Islam (FPI).

“Pelarangan bagi ASN Kemenag yang tercakup dalam SE ini meliputi menjadi anggota, memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, menjadi simpatisan, serta terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya,” terang Nizar.

Selain itu, ASN Kemenag juga dilarang menggunakan simbol-simbol dan atribut, menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

“ASN Kemenag juga dilarang melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Sanksinya tentunya ada untuk ASN yang terbukti tidak mengindahkan isu surat keputusan tersebut,” tandasnya.**

Cipali

-
Artikel sebelumyaKonser Peduli Negeri, Dilakukan Kolaborasi 16 Musisi dan 11 Pekerja Seni
Artikel berikutnyaSetengah Ton Ganja Dalam Peralon Diungkap BNN