Heri Gunawan : Pemerintah Bisa Kucurkan Dana Murah Tanpa Wacana Penggabungan BUMN Ultra Mikro

118
Heri Gunawan
Foto Dokumentasi : Anggota DPR RI Heri Gunawan saat menyambangi pelaku usaha mikro di Sukabumi, Jawa Barat.
JAKARTA,banten.indeksnews.com_ Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta rencana penggabungan BUMN ultra mikro, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian di bawah konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dikaji ulang.

Dilansir dari website resmi Heri Gunawan dan JPNN, Salah satu alasan pandangan Legislator Senayan yang kerap disapa Hergun adalah antara BRI, Pegadaian, dan PNM berbeda-beda karakteristiknya. Dominasi BRI menurut Hergun bisa menghilangkan kekhasan pelayanan Pegadaian dan PNM yang selama ini sudah dinikmati oleh nasabahnya selama ini.

“Rencana holdingisasi tersebut perlu dikaji ulang,” kata Hergun, Selasa (16/03/21).

FB IMG 1585092739902

Hergun menilai, pemerintah tampaknya belum memahami karakter nasabah Pegadaian dan PNM. Sebab, bunga lebih murah dari BRI belum menjamin ketertarikan nasabah.

“Buktinya, saat ini Pegadaian swasta, dan Fintech banyak diserbu nasabah meskipun memasang bunga yang tinggi,” sebut Hergun yang juga sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

Hergun menyebut, bahwa penggabungan ini semestinya dilakukan melalui kajian yang mendalam dan matang. Sebab, iming-iming kucuran dana murah dari BRI tidak cukup dijadikan dasar melakukan holdingisasi.

“Kalau hanya ingin mengguyur dana murah, itu bisa dilakukan tanpa harus penggabungan. Sebab, ada banyak skema yang bisa mengakomodasi keinginan pemerintah untuk mengguyur dana murah kepada Pegadaian dan PNM,” tegas Ketua DPP Partai Gerindra.

Heri Gunawan
Foto Dokumentasi : Heri Gunawan beserta keluarga besar Rumah Aspirasi dan Inspirasi (RAI) saat menyambangi pelaku usaha tahu dan tempe di wilayah Sukabumi.

Lantas Hergun memberikan contoh konkret yang bisa dilakukan pemerintah. Misalnya, dana pembiayaan untuk pelaku usaha mikro yang pada APBN 2021 dianggarkan Rp 2 triliun tidak perlu lagi dikucurkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

“Pemerintah bisa langsung menugaskan kepada Pegadaian dan PNM untuk menyalurkan dana tersebut kepada para pelaku usaha mikro,” jelas Hergun.

Berikutnya untuk BRI, Hergun mengatakan, bila merasa memiliki dana berlebih akibat melonjaknya. Dana Pihak Ketiga (DPK), maka bank pelat merah itu bisa menyalurkannya kepada Pegadaian dan PNM melalui skema pembiayaan dengan bunga yang kompetitif.

BACA JUGA:  Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, Amankan Dua Tersangka Peredaran Narkoba Sabu, Diduga Jaringan Kota dan Kabupaten

“Untuk itu, pemerintah semestinya sudah mengetahui tentang maraknya nasabah yang mendatangi Pegadaian swasta atau meminjam ke Fintech,” kata Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra di Komisi XI DPR ini.

Kondisi ini terjadi bukan soal bunga murah, tetapi karena faktor kecepatan dan kemudahan. Sehingga dana murah yang ditawarkan BRI untuk holdingisasi sejatinya tidak menyelesaikan masalah. Dia juga menyampaikan sejumlah persoalan yang harus dipetakan terlebih dahulu secara komprehensif. Pada 2018, terdapat 57 juta usaha UMi di Indonesia.

Heri Gunawan
Foto Dokumentasi : Legislator Senayan Heri Gunawan disela bincang-bincang dengan masyarakat.

“Namun, dari 57 juta usaha UMi tersebut, 30 juta pelaku usahanya belum mendapat akses pendanaan formal. Artinya, kapasitasnya masih unbankable,” tambah Politikus Dapil Jabar IV ini.

Solusinya, Hergun menjelaskan 30 juta pelaku usaha UMi tersebut dibesarkan dahulu melalui pembiayaan ultra mikro agar bisa naik kelas menjadi UMKM yang bankable. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan penguatan kelembagaan terhadap BUMN yang selama ini fokus pada pembiayaan ultra mikro yaitu Pegadaian dan PNM. Di sisi lain, BRI bisa mengambil peran mendukung pembiayaan terhadap Pegadaian dan PNM tanpa harus mencaplok keduanya.

“Bila 30 juta pelaku usaha ultra mikro tersebut naik kelas menjadi UMKM maka yang diuntungkan juga BRI, karena paling siap dengan jaringan kantor yang paling banyak hingga ke pelosok-pelosok, Dengan demikian, katanya, akan tercipta pola estafet. Di mana segmen Mikro digarap oleh Pegadaian dan PNM, sedangkan UMKM hingga korporasi digarap oleh BRI. Bukan dari hulu ke hilir dikuasai BRI semua,” lugas pencetus Rumah Aspirasi dan Inspirasi (RAI) Heri Gunawan di Jalan Arif Rahman Hakim No.57-59, Kota Sukabumi, Jawa Barat, ini.**