Ketum BMD Dengan Tegas Meminta AHY Untuk Mundur Dari Jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat

121
BMD
Ilustrasi
JAKARTA, banten.indeksnews.com_ Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) besutan Partai Demokrat yakni Barisan Massa Demokrat (BMD), secara gamblang mendesak agar Ketua Umum Partai Demokr Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk legowo mundur dari jabatannya.

Desakan yang disuarakan BMD tersebut dikemukan oleh Ketua Umum Barisan Massa Demokrat Supandi R Sugondo, pada acara press conference di Mall Bellagio, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada (02/03/21) lalu.

“Dengan ini saya sebagai Ketua Umum dan jajaran DPP Kepengurusan Barisan Massa Demokrat (BMD) di seluruh Indonesia, meminta dengan hormat agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono segera mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” tegas Supandi R Sugondo Ketua Umum BMD.

Supandi menilai, bahwa kepemimpinan
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak mampu untuk mengatasi krisis konflik yang saat ini terjadi dalam tubuh partai yang didirikan 09 September 2021 ini, semua keluhan yang di rasakan tidak terprogram dan terarah.

“Kami melihat Partai Demokrat akan mengalami kehancuran, kalau memang masih dipimpin AHY. Karena telah terjadi krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan serta dinilai adanya ketidakmampuan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat selama ini,” kata Supandi.

BMD

Lebih lanjut, Supandi mengemukakan, sebagai sayap Partai Demokrat mereka tidak mau melihat Partai Demokrat hancur. Sebab, partai Demokrat sekarang menjadi Partai dinasti SBY dan di kelola dengan salah, serta tidak benar dan sudah cukup DPC-DPC dan DPD menderita karena diduga di peras uang oleh DPP.

“Saya sebagai Ketua Umum BMD, meminta semua jajaran BMD untuk segera berkomunikasi kepada semua Ketua DPC dan DPD di seluruh Indonesia, supaya bisa hadir di KLB untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat yang baru yaitu bapak Moeldoko,” selorohnya.

BACA JUGA:  Dana Sharing Pamsimas di Desa Sukadamai Sukabumi Disoal, Asosiasi Sigap dan Meluruskan

Supandi meminta kepada semua keluarga besar BMD, agar semua DPC dan DPD untuk hadir pada acara KLB untuk memilih Ketua Umum yang baru.

“Semua yang dilakukan, didasarkan dengan niat baik untuk membesarkan kembali Partai Demokrat,” tandas Supandi.

Sementara itu, Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengungkapkan, ternyata memang banyak keluhan di tubuh Partai Demokrat, isu kudeta hanyalah letupan kecil dari banyaknya masalah di tubuh Partai yang didirikan Mantan Presiden dua periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Misalnya hal kecil saja seperti adanya pungutan DPP Partai Demokrat semasa dipimpin AHY, padahal sebelumnya belum ada. Keluhan yang mencuat antara lain terkait pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat dan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum.

“Kami selaku pendiri dan senior Partai Demokrat setelah mendengar, menyerap, menyimak, dan mengkaji pengaduan, keluh kesah, kegundahan, dan kekecewaan para kader dari berbagai daerah,” kata Ahmad Yahya dilansir dari tayangan akun YouTube grup Kompas Televisi, Kamis (04/03/21) kemarin.

Ahmad menuturkan, terkait pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat pada 2020 lalu, banyak kader daerah yang menilai putusan kongres tekesan dipaksakan dan merupakan bentuk demokrasi semu. Menurut Ahmad, kongres tersebut, juga dianggap telah cacat hukum.

“Kongres V Partai Demokrat pada tahun lalu (2020), dinilai cacat hukum karena dilakukan tidak berdasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat,” tegas Ahmad.

Kenapa dinilai cacat hukum, Ahmad menilai hasil kongres tersebut tidak memenuhi tata beracara kongres partai demokrat, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai, ini terkesan penyelenggaraan kongres jadi-jadian,” cetus Ahmad.

Sementara, Ahmad Yahya menyebutkan terkait kepemimpinan AHY, para kader di daerah banyak melaporkan adanya pungutan iuran dari DPP Partai Demokrat kepada DPC/DPD dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat. Padahal, sebelumnya tidak pernah terjadi pada kepemimpinan para ketua umum sebelumnya.

BACA JUGA:  Jasa Tirta Energi Bahas Sinergi Dengan SMSI Serikat Media Siber Indonesia

“Para kader di daerah juga mengeluhkan soal janji DPP Partai Demokrat untuk membiayai operasional Pilkada sebesar 50 persen yang tidak ditepati. Sehingga mesin partai dalam mendukung pasangan calon tidak jalan dan tidak berjalan dengan maksimal,” kata Ahmad.

Ahmad menyebut, berkaitan pilkada dalam proses penentuan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat kini ditarik ke DPP serta tidak memperhatikan semua usulan dan aspirasi daerah yang disampaikan kepada DPP Partai Demokrat.

“Pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya, yaitu Profesor Budhisantoso, Bapak Hadi Utomo almarhum, dan Bapak Anas Urbaningrum, diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC di daerahnya masing-masing dan tidak terjadi keluhan-keluhan yang menyebabkan kekisruhan ditubuh partai,” tandas Ahmad.**

PicsArt 03 01 06.45.01iklan dprd 681x342 1

PicsArt 03 01 06.45.01

PicsArt 03 01 06.43.09

PicsArt 02 27 01.03.23

IMG 20210227 012043