Mafia Tanah punya Banyak Cara Dari Manipulasi Girik Hingga Main Di Pengadilan

96
Mafia Tanah punya Banyak Cara Dari Manipulasi Girik Hingga Main Di Pengadilan
Kepala BPN Sofyan A Djalil FT ISTW
KAB TANGERANG, banten.indeksnews.com – Mafia Tanah selalu bermain  baik memanipulasi girik hingga di Pengadilan . PT Ciputra development tbk tersangkut penyelidikan atas pembelian obyek sebidang tanah hak milik adat Letter C nomor 732 dengan luas+ 40,075 Hektar atau 400.750 m² (empat ratus ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di desa Peusar, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tercatat atas nama Marsah binti Sahali.

Anton Charliyan Mantan Kapolda Jawa Barat sangat Mendukung Kapolri dan Satgas Anti Mafia, beliau malah meyarankan berantas semua mafia tanah tanpa perduli backing dibelakangnya, seraya memberi peringatan keras pada PT Ciputra develoment tbk.

“Persekutuan Mafia Tanah (PT. Ciputra develpment tbk) tersebut melibatkan berbagai macam aktor, di dalam dan di luar pemerintah dan tidak segan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi preman. Dalam persoalan semacam ini, ironisnya aparat kepolisian seolah tidak berkutik,” Kata salah satu Hak waris Marsah Binti Sahali Senin 1 Maret 2021.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memerangi mafia tanah. Praktik mafia tanah dianggap sangat merugikan masyarakat. Mereka melakukannya melalui pemalsuan dokumen pertanahan. Termasuk memanfaatkan girik dan memanipulasinya sebagai alas hak atas tanah yang mereka klaim.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Agus Widjayanto mengatakan, girik sendiri diterbitkan oleh kepala desa setempat sebagai alas hak atas tanah.

Akibat yang ditimbulkan dari ulah mafia ini adalah sengketa dan konflik pertanahan, sehingga menyulitkan pemerintah memberikan kepastian hukum hak atas tanah.

Akibat yang ditimbulkan dari ulah mafia ini adalah sengketa dan konflik pertanahan, sehingga menyulitkan pemerintah memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Jadi, boleh dikatakan penerbitan girik menjadi salah satu penyebab dari terjadinya sengketa atau konflik pertanahan di Indonesia.

BACA JUGA:  Kemendikbud akan Luncurkan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Daftarkan Diri Anda Segera

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah BPN, Raden Bagus Agus Widjayanto, mengatakan kerja sama lintas instansi tersebut diperlukan, terutama saat terjadi dugaan pemalsuan data tanah. BPN telah melaporkan 180 kasus sengketa tanah di Jakarta kepada kepolisian daerah. Ada yang di tahap penyidikan, berkas lengkap atau P21, pengadilan, dan ada juga yang masih ditangani polisi.

Kebanyakan kasus mafia lahan, kata Agus, berupa pemalsuan data tanah korban. Kasus lainnya adalah pemalsuan hak kepemilikan. BPN akan menggunakan hasil penyelidikan polisi dalam sistem administrasi mereka. Misalnya saat terjadi pemalsuan data tanah, yang pengujiannya merupakan wewenang kepolisian. “Hasilnya menjadi dasar bagi kami untuk mengoreksi sertifikat yang sudah diterbitkan,” ujarnya.

BPN dan kepolisian daerah juga akan menggelar pra-operasi bersama untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus sengketa lahan. “Akan dilakukan dalam waktu dekat,” kata Agus.