Polda Metro-Kementerian ATR Bentuk Satgas, Percepat Penanganan Kasus Mafia Tanah

100
Polda Metro-Kementerian ATR Bentuk Satgas, Percepat Penanganan Kasus Mafia Tanah
Gedung Polda Metro Jaya Jakarta ft istw
JAKARTA, banten.indeksnews.com – Polda Metro Jaya bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ART/BPN) telah menggelar rapat koordinasi terkait kasus mafia tanah. Sebagai upaya percepatan penanganan kasus mafia tanah,  membentuk satgas gabungan.

“Yang pasti kita bentuk satgas bersama. Sebenarnya MoU sudah ada, sekarang kita bentuk satgas bersama supaya prosesnya bisa lebih cepat,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dihubungi, Kamis (4/3/2021).

Tubagus menyebut kasus mafia tanah tergolong kompleks, lantaran praktinya melibatkan sejumla institusi seperti pembentukan team Polda Metro dan ART/BPN skarang ini. Untuk itu, dia sangat berharap satgas gabungan dapat mempercepat penanganan kasus mafia tanah.

“Jadi kita bentuk satgas bersama barengan dalam rangka penanganan mafia tanah karena penanganan mafia tanah itu menyangkut semuanya. Ada menyangkut BPN, menyangkut kepada polisi, menyangkut kepada kejaksaan, terus notaris dan lain sebagainya. Makanya kita gabungan supaya koordinasi bisa menjadi jauh lebih mudah gitu,” papar Tubagus.

Sebelumnya, rapat koordinasi (rakor) antara Polda Metro Jaya dan Kementerian ART/BPN digelar Rabu (3/3). Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berharap kedepannya kolaborasi bersama instansi terkait dapat lebih ditingkatkan.

Rapat koordinasi itu dihadiri seluruh jajaran reserse Polda Metro Jaya yang membidangi fungsi penyidikan di Unit Harta dan Benda (Harda). Fadil memastikan rapat koordinasi juga menjadi bentuk komitmen pihaknya dalam membela para warga pemilik tanah yang sah yang masih kerap dirugikan mafia tanah.

“Kami ingin membela pemilik tanah yang sah. Setelah rakor ini satgas akan bekerja berdasarkan target-target hasil rapat koordinasi ini untuk bisa kita tuntaskan bersama,” terang Fadil di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/3).

BACA JUGA:  Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, Amankan Dua Tersangka Peredaran Narkoba Sabu, Diduga Jaringan Kota dan Kabupaten

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah BPN, Raden Bagus Agus Widjayanto, mengatakan kerja sama lintas instansi tersebut diperlukan, terutama saat terjadi dugaan pemalsuan data tanah. BPN telah melaporkan 180 kasus sengketa tanah di Jakarta kepada kepolisian daerah. Ada yang di tahap penyidikan, berkas lengkap atau P21, pengadilan, dan ada juga yang masih ditangani polisi.

Kebanyakan kasus mafia tanah, kata Agus, berupa pemalsuan data tanah korban. Kasus lainnya adalah pemalsuan hak kepemilikan. BPN akan menggunakan hasil penyelidikan polisi dalam sistem administrasi mereka. Misalnya saat terjadi pemalsuan data tanah, yang pengujiannya merupakan wewenang kepolisian. “Hasilnya menjadi dasar bagi kami untuk mengoreksi sertifikat yang sudah diterbitkan,” ujarnya.

BPN dan kepolisian daerah juga akan menggelar pra-operasi bersama untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus sengketa lahan. “Akan dilakukan dalam waktu dekat,” kata Agus.