Megawati: Kita Harus Berpikir Kedaulatan Pangan, Saat Singgung Impor Beras

329
Megawati: Kita Harus Berpikir Kedaulatan Pangan, Saat Singgung Impor Beras
Megawati Soekarnoputri dalam Peluncuran buku Merawat Pertiwi ft istw
JAKARTA,banten.indeksnews.com – Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan ,menyindir pemerintah pusat yang hendak melakukan kebijakan impor beras.

Menurut Megawati, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk bahan pangan. Hal itu dia sampaikan dalam acara peluncuran buku “Merawat Pertiwi” yang disiarkan secara daring, Rabu (24/3/2021).

“Negara kita ini sangat kaya sekali jadi kita jangan berpikir ketahanan pangan. Tetapi kita harus berpikir adalah kedaulatan pangan,” ujar Megawati.

Beliau menegaskan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan merupakan dua hal yang berbeda. Sebab, jika hanya mementingkan ketahanan pangan maka yang pemerintah dengan mudah mengeluarkan kebijakan impor. Sedangkan kedaulatan pangan, artinya, Indonesia mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri dan mengekspor hasilnya hingga ke luar negeri.

“Kalau ketahanan pangan, makanan kita kurang maka kita impor. Tetapi kalau kedaulatan pangan, segala hal yang ada di negara kita yang dapat dimakan, kita olah dengan maksimal dan justru itu kita bisa mengekspor bahan makanan tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar saru juta ton pada awal tahun 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.

Menurut pemerintah, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM. Selain itu, adanya bencana di beberapa tempat menurutnya mengancam ketersediaan pasokan beras nasional.

Wacana tersebut mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak. Alasannya, impor beras dinilai merugikan petani saat panen raya tiba. Selain itu berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

BACA JUGA:  Brand Expert: Semester 2 tahun 2021 adalah era krisis likuiditas
Artikel sebelumyaDensus 88 Tangkap Terduga Teroris di Kabupaten Tangerang
Artikel berikutnyaMegawati Soekarnoputri Sindir Balik Amien Rais Soal Isu Jabatan Presiden 3 Periode