Kemenkumham Tolak KLB Deli Serdang, Salah Satu Alasan Merujuk AD/ART Partai Demokrat 2020, Kubu Muldoko Cs Tak Tinggal Diam

321
Kemenkumham Tolak KLB Deli Serdang, Salah Satu Alasan Merujuk AD/ART Partai Demokrat 2020, Muldoko Cs Tak Tinggal Diam
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mendampingi Dampingi Menteri Menkumham Yasonna Laoly FT ISTW
JAKARTA, Banten.indeksnews.com – Kemenkumham .Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang diajukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Johni Allen Marbun dkk.

Menkumham Yasonna Laolly menyatakan, pihaknya merujuk AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan di Kemenkumham pada tahun 2020. Sehingga, argumentasi tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham.

“AD/ART, kami menggunakan rujukan yang telah disahkan di Kemenkumham 2020. Lalu argumen tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang kami tidak berwenang menilainya, biar itu menjadi ranah pengadilan,” kata Yasonna Laoly saat jumpa pers virtual pada Rabu (31/3).

Menteri asal PDI Perjuangan itu menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen fisik yang diajukan oleh kubu Moeldoko, masih ditemukan beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

“Dengan demikian Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak,” tegasnya.

Saat jumpa pers, Yasonna Laolly didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Dengan keputusan ini, pemerintah seperti menepis tudingan yang menyebut adanya intervensi atau campur tangan pemerintah dalam kisruh yang terjadi di partai berlambang mercy tersebut. Menkumham, Yasonna Laoly menyesalkan adanya tudingan tersebut.

“Kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah campur tangan memecah belah parpol,” kata Yasonna dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menyatakan pemerintah bertindak obyektif dan transparan dalam menangani permohonan yang diajukan kubu KLB dengan Ketua Umum Moeldoko dan Sekjen Jhoni Allen tersebut.

Dia menjelaskan hanya mendasarkan pada aturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Demokrat yang telah terdaftar di lembar negara.

BACA JUGA:  Pemkot Tangerang Lalai Akan Putusan penetapan perintah eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang

“Seperti kami sampaikan sejak awal bahwa pemerintah bertindak obyektif transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan parpol ini,” ujar Yasonna.

Demokrat kubu AHY merasa pertarungan sudah selesai dengan pernyataan Menkumham. Padahal Menkumham memberi catatan tentang belum lengkapnya data atau dokumen dari kubu Moeldoko.

Bahkan, kepada yang merasa ditolak, untuk melanjutkan pertarungan di PTUN. Dari sini sudah jelas, bahwa kisruh Demorkat belum selesai alias belum aman kubu AHY. Masih ada pintu yang harus dijalani. Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sepertinya dalil, argumen, dan dokumen akan dipersiapkan kedua kubu dengan secermat dan sebaik mungkin.

Hal serupa pernah terjadi di PPP, Golkar dan Berkarya. Kali ini Demokrat pun harus melewati pertarungan di PTUN. Keputusan PTUN lah yang menjadi pegangan utama. Karena hasilnya final dan mengikat.

Dengan tidak diakuinya KLB Demokrat Deli Serdang. Kubu AHY, merasa itu final dan mengikat. serta seoalh tidak ada pintu lagi bagi Moeldoko. Padahal pertarungan yang sesungguhnya di PTUN, jelas Ketua Dewan Kehormatan Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua. Max menagaskan langsung mengajukan gugatan ke PTUN, jika kepengurusannya ditolak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Ya saya kira prosesnya masih jalan. Jalan masih panjang (gugat PTUN). Proses berjalan terus karena kita ingin membuat demokratisasi terbangun di Partai Demokrat,” kata Max, Rabu (31/3/2021).

“Itu proses jalurnya ke sana (gugat PTUN). Kan Pak Laoly (Menkumham Yasonna Laoly) sendiri mengatakan pertarungan itu ada di PTUN, di pengadilan,” lanjut Max.

Artinya, walupun kubu AHY ditolak. Cara yang akan ditempuh juga sama, yaitu PTUN. Sebab untuk bersidang terutama kisruh partai pegangan PTUN dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ditolak dan diterima).

BACA JUGA:  Jokowi Minta Percepatan Vaksinasi di Provinsi dengan Capaian di Bawah 20 Persen

Intinya siapapun yang diterima ataupun ditolak dalam kisruh Demokrat jalur sesungguhnya adaalah PTUN.

Hanya sekedar men gingatkan saja. PPP kubu Romy dan Djan Fariz. Lalu Golkar Kubu Agung Laksono Vs Aburizal Bakrie, Berkarya kubu Tommy Soeharto Vs Muchdi PR berakhirnya di PTUN. Hal sama juga pasti terjadi diantara Kubu Moeldoko Vs AHY.

Jadi, kita tunggu saja pertarungan laga sesungguhnya Demokrat ada di PTUN.

Artikel sebelumyaPolresta Tangerang Grebeg Oknum Kades Desa Sentul Balaraja, Pesta Sabu
Artikel berikutnyaBaku Tembak di Mabes Polri Petang Tadi, satu Terduga Teroris Tewas