Sri Mulyani Paparkan Tiga Elemen Penting Program JKN

182
Sri Mulyani Paparkan Tiga Elemen Penting Program JKN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati FT ZOOM
JAKARTA,banten.indeksnews.com – Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan menyampaikan tiga elemen yang sangat penting atau pilar keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pertama kepesertaan, kedua layanan, dan ketiga pendanaan, termasuk di dalamnya adalah tata kelola.

“Kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bahkan swasta dan stakeholder lainnya menjadi sesuatu yang luar biasa penting, dalam kita mampu mewujudkan program JKN yang baik tapi sustainable,” kata Sri Mulyani dalam Workshop Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan Pengelolaan atas Penyelenggaraan Program JKN, Selasa (06/4/2021).

“Saat ini kepesertaan program JKN mencapai 222 juta jiwa atau 82 persen dari total penduduk Indonesia, dengan komposisi peserta didominasi oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu 59,5 persen, pekerja penerima upah 24,6 persen.’Ujar Sri Mulyani. Dalam Economic Webinar: Economic Policy in Dealing with COVID-19 Pandemic and Proper Exit Policy yang diselenggarakan secara virtual

Kemudian, pekerja bukan penerima upah 13,6 persen, dan bukan pekerja 2,2 persen. Sedangkan, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), peserta JKN mencapai 98 persen untuk tujuan universal health coverage.

Melihat jumlah peserta dan komposisinya, JKN menghadapi tantangan terhadap iuran dan manfaat. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.

Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan JKN akan mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan program JKN. Pendapat BPK terkait kepesertaan, manfaat, standar pelayanan, dan tata kelola akan dilaksanakan.

Komitmen Kementerian Keuangan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2020. PMK ini mengatur sharing kewajiban antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mekanisme pembayaran iuran yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah termasuk opsi intersep bagi Pemerintah Daerah yang menunggak pembayaran kewajibannya.

BACA JUGA:  Gara Gara Pengusaha Sumbang Penanganan Covid 19 ke Kapolda SumSel, Semua Seakan Menahan Napas

“Pemerintah Pusat akan terus memonitor ketertiban Pemerintah Daerah di dalam pembayaran iuran PBI yang merupakan PBI daerah,” tandas Menkeu .

Artikel sebelumyaAbah Uci Turtusi Tokoh Ulama Besar, Yang Konon Mempunyai Dua Raga
Artikel berikutnyaPemkot Tangsel Fasilitasi Standarisasi Produk UMKM