Kementerian PUPR Kucurkan Anggaran 1,1 Triliun Dalam Program Dana Hibah Air Minum di Perkotaan dan Pedesaan

110
PUPR
Foto Dokumentasi Kementrian PUPR RI.
TANGSEL,banten.indeksnews.com-Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memanfaatkan Program Hibah Air Minum (HAM) dalam meningkatkan akses air minum layak 100 persen dan air minum aman 30 persen di tahun 2024.

Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan, menyatakan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran Program HAM sebesar Rp 1,1 Triliun untuk merealisasikan pemasangan sambungan rumah (SR) untuk kurang lebih 420 ribu SR.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program HAM Kementrian PUPR tersebut, diantaranya memiliki Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) atau alokasi APBD untuk pembangunan infrastruktur air minum. Selanjutnya memiliki kapasitas menganggur dan calon penerima manfaat Program HAM yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan mengganti setiap sambungan rumah yang terpasang di rumah penduduk sebesar Rp 2 Juta, untuk Hibah Air Minum Perdesaan Rp 2 Juta – Rp 3 Juta untuk Hibah Air Minum Perkotaan,” kata Yudha, Sabtu (10/04/21).

Yudha menambahkan, besaran dana hibah yang diberikan dalam program HAM ini, sengaja dibuat cukup tinggi dibandingkan biaya pemasangan SR rata-rata, karena memperhitungkan investasi jaringan distribusi sampai dengan pemasangan SR.

“Dengan skema ini, diharapkan memudahkan MBR dalam mendapatkan layanan SR air minum dengan berbiaya murah dan Pemda dapat meningkatkan akses cakupan air secara lebih luas dan merata,” jelas Yudha.

Dalam Program Hibah Air Minum ini, lanjut Yudha, ini merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemda dengan pendekatan kinerja terukur (berbasis keluaran). Dimana Pemda di Nusantara diwajibkan untuk meningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik perkotaan maupun perdesaan.

“Selama 10 tahun (2010-2020) Program HAM telah dapat memberikan akses air minum sebanyak 1,7 SR kepada 8,5 juta jiwa penduduk di 357 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi di seluruh Indonesia,” beber Yudha.

Sementara itu, Kordinator Bidang Air Minum Direktorat Perumahan dan Permukiman Bappenas Tirta Sutedjo menambahkan, bahwa Program HAM untuk MBR dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah-pemerintah Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

“Dalam meningkatkan akses air minum sebagai infrastruktur pelayanan dasar masyarakat. Memberikan pelaksanaan Program HAM merupakan program berbasis ouput yang mendukungnya dibiayai terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan para pemangku kepentingan yang ikut dilibatkan untuk melakukan koordinasi dan sinergi intensif sehinga mencapai tingkat realisasi yang maksimal dan tepat sasaran,” tandas Sutedjo.**