Isu Reshuffle Dalam Jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali mencuat.

Isu Reshuffle Dalam Jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali mencuat.
Reshuffle Kabinet, ft ilustrasi
JAKARTA,banten.indeknews.com – Isu reshuffle kabinet Perlahan tapi pasti mulai menjadi kenyataan. Hal tersebut terbukti, usai peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menristek Bambang Brodjonegoro langsung pamit dan mengamini rencana perubahan posisi kementerian oleh Presiden Jokowi. Dia juga tak menampik hadirnya Kementerian Investasi di Kabinet Jokowi yang baru nanti. “Hari ini mungkin kunjungan terakhir saya ke daerah sebagai Menristek,” ungkap Bambang Brodjonegoro saat melakukan kunker di Unhas Makassar dalam menanggapi adanya isu Reshuffle. Senin 13 April 2021.

Dia terlihat serius. Dan ucapannya terasa sangat masuk akal. Maklum bukan saja isu Reshuffle tapi juga, hasil sidang Paripurna DPR ikut menyetujui adanya perubahan nomenklatur peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud. DPR juga ikut menyetujui pembentukan Kementerian Investasi. Dengan fakta tadi, Bambang pun pamitan.

“Jadi akhirnya enggak ada lagi Kemenristek. Enggak ada lagi kunjungan daerah dari Menristek ke manapun,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.

PDIP sebagai partai pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara ‘Gowes Bareng PDIP dengan Wartawan’ di Jakarta, Sabtu (10/4).

“PDIP oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden,” jelas Hasto Kristiyanto. Saat ini, isu itu kembali berembus selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi, yang telah disetujui DPR.

Usulan Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR.

Oleh sebab itu, Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

Presiden juga berhak mengevaluasi para menterinya apabila tidak menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu yang perlu diingat, menteri adalah pembantu presiden.

“Untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai,” ucap Hasto.
Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Megawati, Hasto menyatakan keduanya memang sering rutin bersilaturahmi. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada sepuluh hari lalu.

Namun, Hasto menegaskan, pertemuan keduanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.

“Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan,” kata Hasto.

“Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden,” tambahnya.

Hal tersebut bermula dari disetujuinya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud.

Masduki bahkan menyebut Jokowi dan Ma’ruf sudah membicarakan terkait reshuffle menteri tersebut.

“Kalau terkait dengan soal apakah ada reshuffle, tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh Presiden,” ujarnya, Senin (12/4/2021).

Sementara itu, pada Sabtu (10/4/2021) lalu, Indonesia Political Opinion (IPO) telah merilis hasil survei terbaru mengenai kinerja kementerian.

Survei tersebut berlangsung sejak 10 Maret hingga awal April 2021 dengan melibatkan 1.200 responden.

Kemudian, pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, sampling error 2,5% dengan tingkat akurasi data 97%.

Berikut hasilnya:

Kementerian paling populer

Kemensos: 73,1%
Kemendagri: 64,8%
Kemenhan: 58%
Kemenkeu: 41%
Kemen PUPR: 37%
Menteri paling populer

Prabowo Subianto: 56%
Tito Karnavian: 43%
Sandiaga Uno: 39%
Mahfud Md: 30%
Sri Mulyani: 29%

Menteri berkinerja paling memuaskan

Sri Mulyani: 54,7%
Retno LP Marsudi: 50%
Tri Rismaharini: 42%
Tito Karnavian: 38%
Mahfud Md: 34%
Menteri yang dianggap paling tak memuaskan

Yasonna H Laoly: 50%
Ida Fauziyah: 45%
Zainudin Amali: 40%
Syahrul Yasin Limpo: 33%
Tjahjo Kumolo: 31%
Kementerian yang diharapkan di-reshuffle

Kemenko Perekonomian: 36%
Kemenko Polhukam: 24%
Kemenko Maritim dan Investasi: 11%
Kemenko PMK: 29%
Menteri di bawah Kemenko Perekonomian yang diharapkan di-reshuffle

Ida Fauziyah: 46%
Teten Masduki: 28%
Syahrul Yasin Limpo: 27%
Wahyu Sakti Trenggono: 30%
Siti Nurbaya Bakar: 23%
Arifin Tasrif: 19%
Menteri di bawah Kemenko Polhukam yang diharapkan di-reshuffle

Yasonna H Laoly: 54%
Tjahjo Kumolo: 34%
Johnny G Plate: 29%
Menteri di bawah Kemenko PMK yang diharapkan di-reshuffle

Zainudin Amali: 41%
I Gusti Ayu Bintang Darmawati: 15%
Abdul Halim Iskandar: 12%

Exit mobile version