Astra Honda Motors Abai, Walaupun KPPU terus mendakwa monopoli oli

Astra Honda Motors Abai, Walaupun KPPU terus mendakwa monopoli oli
monopoli oli AHM ft ilustrasi
JAKARTA, banten.indeksnews.com- Astra Honda Motors (AHM) dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) ditagih denda oleh KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha menagih denda  atas putusan pada Februari 2017 yang menyatakan keduanya melanggar Undang-Undang No 5 Pasal 5‎ Tahun 1999 tentang penetapan harga terkait produk skutik 110 – 125 cc.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih menjelaskan pihaknya sedang menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung yang diketahui sudah menolak pengajuan kasasi dari YIMM dan Astra Honda Motors AHM atas putusan KPPU. Berdasarkan informasi perkara di website MA, amar putusan ‘Tolak’ sudah dinyatakan pada 23 April 2019.

Beberapa kali berusaha ditemui pihak Astra Honda Motors abai, “Walaupun mereka KPPU terus mendakwa monopoli oli, dan lain lain namun manajemen cuek bebek”. Demikian komentar manajer Astra Honda Motors bapak Hengky Sumardy di Sunter.

Sebelum menetapkan status dugaan itu menjadi perkara, investigator KPPU telah melakukan investigasi dan mengumpulkan berbagai bukti. “Jika nanti sudah masuk ke persidangan, pelaku usaha (AHM) berhak menyampaikan bantahan atau klarifikasi atas bukti yang diajukan oleh investigator KPPU,” ungkap dia.

Seperti dikuti Harian Bisnis Indonesia, 20 Januari 2020 lalu, Deputi Penegakan Hukum KPPU, Hadi Susanto mengatakan perkara ini bermula dari kedatangan Asosiasi Pelumas Indonesia (Aspelindo) yang menyampaikan keluhan bahwa mereka kesulitan memasarkan produk karena adanya dugaan monopoli pasar.

“Mereka datang 1 tahun yang lalu, kemudian berdiskusi dengan kita dan menyampaikan keluhan kesulitan memasarkan produknya di bengkel-bengkel yang merupakan link AHM. Memang, bengkel-bengkel yang berada di bawah AHM, tersebar di seluruh Indonesia sampai pelosok-pelosok,” ujar dia.

Setelah mendapatkan keluhan itu, lanjut Hadi, KPPU menggali berbagai informasi termasuk meminta data, mengumpulkan meminta data, mengumpulkan informasi di lapangan serta bersinergi dengan Deputi Pengkajian Ekonomi KPPU guna melakukan penelitian intensif. Singkat cerita, dari penelitian tersebut, lanjut dia, ditingkat ke penyelidikan.

Sebab, lanjut dia, KPPU menemukan ada dugaan hambatan masuk bagi produk-produk pelumas merek lain ke jaringan bengkel yang berkaitan dengan AHM. “Kami kemudian melakukan verifikasi dan sudah pada tahap pemberkasan kemudian diajukan ke persidangan,” terang Hadi.

-
Artikel sebelumyaPolisi Amankan Sejumlah Remaja Di Manggarai Yang Diduga Hendak Tawuran
Artikel berikutnyaJazilul Fawaid Politisi PKB : Ada Tiga  Kementerian Bakal Direshuffle Jokowi