Dana Hibah Ponpes 117 Miliar di Banten , Jadi Bancakkan Korupsi

163
Dana Hibah Ponpes 117 Miliar di Banten , Jadi Bancakkan Korupsi
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penggeledahan di Kantor Biro kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten ft istw
BANTEN, Banten.indeksnewa.com -Dugaan korupsi dana hibah ponpes pondok pesantren di Banten sebesar Rp117 miliar disebut menggunakan modus pesantren fiktif dan pemotongan dana yang sudah diterima ponpes oleh seorang pelaku berinisial ES.

Pemotongan dana hibah ponpes bervariasi antara Rp15 juta hingga Rp30 juta disetiap ponpes. Akibat ulah ES, pembangunan pesantren terbengkalai.

“Pertama  dana hibah ponpes itu ada dugaan pesantren fiktif seolah-olah dapat bantuan tapi pesantrennya tidak pernah ada. Kemudian modus kedua, memang penyaluran melalui rekening, ketika sudah masuk rekening ponpes kemudian di potong atau diminta kembali. Padahal pesantren hanya dapat bantuan sekitar Rp40 jutaan,” kata Kepala Kejati Banten, Asep Nana Mulyana, Senin, 19 April 2021.

Kejati Banten juga sedang mendalami dana hibah tahun 2018 dan 2019. Pihak Kejaksaan khawatir terjadi tindak korupsi yang sama.
Di mana ES menjanjikan ke pimpinan ponpes akan menerima dana hibah. Namun harus memberikan timbal balik kepada dirinya.

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penyegelan salah satu ruang Kantor Biro kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten ft istw
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penyegelan salah satu ruang Kantor Biro kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten ft istw

“Pelaku mengakui memotong misalkan menjanjikan ke pesantren dapat bantuan, tapi dipotong sekian. Dari data yang kami punya, setiap tahun (hibah pesantren) bertambah jumlah anggarannya,” kata dia.

Sebelumnya Kejati Banten menetapkan ES sebagai tersangka korupsi dana hibah pesantren. Pelaku dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto pasal 18, Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Perlu diketahui pada tahun 2020, Pemprov Banten mengalokasikan bantuan dana bagi ponpes di Banten senilai Rp117,180miliar yang menyasar 3.926 ponpes.

(seratus tujuh belas miliyar seratus delapan puluh juta rupiah) yang diduga merugikan keuangan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : Print-Dik268/M.6/Fd.1/04/2021 tanggal 13 April 2021.

Pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penggeledahan terhadap Kantor Biro kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten dan Gudang penyimpanan dokumen hibah Pondok Pesantren di Masjid Al Bantani Kawasan Pusat untuk mengumpulkan dan menyita dokumen dokumen.

BACA JUGA:  Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika, Kasus Antigen Bekas

Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang, Banten terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemberian bantuan dana Hibah Uang Pondok Pesantren dengan Sumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.117.180.000.000.-

Dilain tempat Gubernur Banten, Wahidin Halim buka suara atas penetapan tersangka berinisial ES terkait dugaan kasus korupsi dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) tahun anggatan 2020 senilai Rp 117 miliar.

Mantan Walikota Tanggerang itu mendukung Kejati untuk mengusut secara tuntas dan transparan aktor-aktor dibalik kasus korupsi dana Ponpes.

“Kejaksanaan tetapkan tersangka (ES), biar kapok duit kiai dipotong gitu, kan sama sekali tidak bermoral,” ujar pria yang akrab dipanggil WH dalam keteranganya kepada awak media, Senin (19/4).

Menurut WH tindakan korupsi dana Ponpes bukan sekedar melanggar hukum melainkan merusak tatanan moralitas dunia pendidikan pesantren.

Dana Insentif Ponpes sebagai bentuk penghargaan Gubernur kepada para Kiai yang telah mendidik moralitas anak bangsa di lembaga pesantren.

“Tega-teganya duit pak kiai dia potong atau dia tidak kasih, perbuatan dzolim itu, saya tidak terima,” Katanya.

WH juga meyakini semua pihak yang diduga terlibat di pusaran dugaan korupsi dana Ponpes secara perlahan akan terbongkar.

“Biarkan saja kita mendukung langkah kejaksanaan biar semua jelas, biar semua transparan. Biar nanti tidak mengulangi perbuatan itu dalam rangka melawan korupsi,” Ungkap WH.

Mantan anggota DPR-RI itu tidak menapikan ada keterlibatan pejabat aparatur sipil negara (ASN) dilingkungkan Pemprov Banten.

Meski demikian, tersangka ES yang ditahan bukan merupakan pejabat atau ASN di pemerintahan.

“Kita harus tuntaskan orang mana yang dihukum, bukan besar kecilnya tapi syahwatnya yang tidak punya nurani,” pungkasnya.