Juliari Peter Batubara Didakwa Kasus Suap Bansos Covid-19, Kuasa Hukum Singgung Status Penyuap

JAKARTA,banten.indeksnews.com-Juliari Peter Batubara terdakwa dugaan penerima suap sebesar Rp 32 miliar dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19.

Suap yang dijeratkan kepada Juliari Peter Mantan Menteri Sosial berkaitan dengan adanya praktek penunjukan sejumlah perusahaan besar penyedia paket Bansos. Perusahaan dintaranya PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama.

Dalam perkara suap yang menghebohkan jagat raya ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi mengungkapkan, uang sebesar Rp 32 miliar tersebut diduga diterima Juliari Peter Batubara, melalui dua pejabat Kemensos yang menangani proyek Bansos, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

‘Uang itu berasal dari seorang konsultan hukum Harry Van Sidabukke senilai Rp 1,28 miliar dan Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp 1,95 miliar. Dalam kasus ini, Senin, 19 April 2021, dua penyuap Juliari Peter sudah dituntut empat tahun penjara,” kata Jaksa Ikhsan, usai membacakan dakwaan Juliari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/04/21) kemarin.

Sementara itu, Ikhsan menjelaskan uang Rp 29 miliar diterima dari 57 pengusaha penyedia barang lainnya. Setelah fee itu dikumpulkan Matheus dan Adi. Selanjutnya Juliari Peter Batubara menerima secara bertahap hingga yang seluruhnya berjumlah Rp 14,7 miliar.

“Rp 29.252.000.000 diterima Juliari dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan Bansos penanganan Covid-19,” ujar Jaksa Ikhsan.

Lanjut Jaksa Ikhsan, Juliari terbukti memotong Rp 10 ribu dari setiap paket bansos. Pemotongan fee itu berawal saat Juliari menunjuk Adi Wahyono sebagai kuasa pengguna anggara (KPA) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos pada tahun 2020.

“Setelah terdakwa (Juliari-red) menunjuk Adi Wahyono sebagai KPA, selanjutnya terdakwa memerintahkan agar Adi mengumpulkan fee sebesar Rp 10 ribu dari per paket dari penyedia guna kepentingan pribadi,” ujar jaksa Ikhsan.

Mantan Mensos juga memerintahkan Adi berkoordinasi dengan Kukuh Ary Wibowo selaku Tim Teknis Mensos dalam pelaksanaan pengadaan bansos Covid-19. Selanjutnya Adi menyampaikan perintah dari Juliari tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, Dirjen Linjamsos Kemensos Pepen Nazaruddin, dan Matheus Joko Santoso.

“Matheus ini kemudian mengumpulkan fee operasional dari penyedia bansos guna biaya kegiatan operasional juliari dan kegiatan lainnya di Kemensos,” papar Jaksa Ikhsan

Matheus mengaku menyimpan uang fee tersebut dalam sejumlah koper di rumahnya. Soal keterlibatan Hartono Laras, jaksa menyebut Sekjen Kemensos itu pernah menghadiri pertemuan dengan Juliari dengan para pejabat lainnya pada 19 April 2021 lalu.

‘Pertemuan itu membahas pelaksanaan bansos sembako berikut penentuan perusahaan yang akan ditunjuk sebagai penyedia barang. Hartono diduga mengetahui perintah Juliari mengumpulkan fee Rp 10 ribu karena dilaporkan Adi Wahyono,” kata Jaksa Ikhsan.

Dalam dakwaan, Juliari juga disebut menggunakan sebagian uang suap untuk kepentingan daerah pemilihannya di Kabupaten Kendal dan Kabupaten/Kota Semarang. Matheus Joko menyerahkan senilai Rp 2 miliar kepada Adi pada November 2020 di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Selanjutnya Adi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa (Juliari) melalui Eko Budi Santoso (Ajudan Juliari)mDalam sidang terdakwa Ardian dan Harry, Juliari mengakui pernah memberikan uang 50 ribu dolar Singapura kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, Akhmad Suyuti. Namun, ia membantah uang tersebut bersumber dari hasil korupsi,” tandas dia.

Sementara itu Kuasa Hukum Juliari, Maqdir Ismail menilai aneh dakwaan yang disampaikan jaksa KPK, khususnya terkait penerimaan Rp 29,252 miliar. Ia menyoal para pemberi suap itu tidak ada yang didakwa.

“Seperti yang saya sampaikan tadi, yang kami persoalkan adalah jumlah uang Rp 29 sekian miliar. Karena di dakwaan itu disebut, akan tetapi orangnya tidak pernah ada,” ujar Maqdir.

Menurut Maqdir, jika benar uang Rp 29,252 miliar tersebut merupakan uang suap, tentunya harus diterangkan siapa penyuapnya. Kalaupun itu masuk dalam kategori suap pasif, maka juga harus jelas siapa pemberi karena tindakan suap merupakan delik berpasangan.

“Kami katakan demikian karena sependek pengetahun kami delik suap itu adalah delik berpasangan, ada pemberi dan ada penerima,” seloroh Maqdir.

Berdasarkan data dari paparan surat dakwaan, dari 57 vendor pemberi fee, 29 diantaranya disebut menyerahkan fee dalam dakwaan. Namun membantah dalam BAP. Total nilai suap dari mereka sebesar Rp 15,967 miliar. Lalu, terdapat 20 vendor yang tidak diperiksa atau di-BAP sama sekali dengan nilai suap Rp 9 miliar.

“Hanya delapan vendor yang mengakui menyerahkan uang sebagai fee dan/atau tanda terima kasih dengan nilai Rp 4,28 miliar. Ada 20 vendor itu enggak pernah diperiksa loh. Ini artinya ini enggak bersumber dari hasil pemeriksaan saksi-saksi,” cetsi Maqdir.**

-
Artikel sebelumyaFinal Piala Menpora 2021, Persib Kontra Persija
Artikel berikutnyaLarangan Mudik di Tengah Kondisi Covid-19, Sejumlah Petugas Gabungan Siaga di Sejumlah Titik Pos Penyekatan