Melacak Jejak BLBI: Jaringan Gurita Dan Aktor Utama di jajaran Politikus papan atasnya siapa?

420
Melacak Jejak BLBI: Jaringan Gurita Dan Aktor Utama di jajaran Politikus papan atasnya siapa?
melacak jejak BLBI 3
JAKARTA,banten.indeksnews.com –  Melacak Jejak BLBI Aktor utama Politikus yang bermain ya Golkar setelahnya tahun 1998 itu mulai dari Akbar tanjung, Jusuf Kala, Setya Novanto, Abu Rizal Bakrie, Wiranto pecah jadi Hanura, SBY punya Demokrat Prabowo punya Gerindra dan Surya paloh punya Nasdem.

Zaman old ketika jejak BLBI dan sampai kini Masih melacak jejak BLBI merambah aktor utama politikus yang pertama menikmati adalah Golkar. Mulai dari Akbar Tanjung, nanun ternyata Akbar adalah aktivis kurang gaul dengan pengusaha. Sebaliknya Jusuf Kala dan Abu Rizal Bakrie dekat dengan pengusaha.

Akhirnya para aktor utama mereka merangsek. Jusuf Kala wapres sejak tahun 2004 sangat dekat dari krismon 1998 sampai kini masih melacak jejak BLBI. Sehingga dia bermain dengan Megawati, SBY dan Jokowi bersama Surya paloh. Ini merupakan imbas jejak BLBI.

Sedangkan Abu Rizal Bakrie terjerumus pada Lapindo sehingga kalah melawan Jusuf Kala dan and Jokowi. Sampai kemudian ARB pun kalah dengan Agung Laksono.

Mengapa presiden jokowi baru sekarang menggaruk jejak BLBI? Dulu jejak BLBI ini damai antara pengusaha dan penguasa. Begitu diteruskan ternyata pengusaha rontok satu satu mulai ARB, Jusuf Kala, kalau diteruskan kondisi ekonomi negara ketiban paceklik bahaya. Akibatnya secara langsung kepada persatuan antar partai-partai. Partai Demokrat mulai gerah.

Nasdem pun demikian, bisa mulai pasang kuda kuda catur. Dengan demikian presiden Jokowi mulai berpikir, dalam situasi kesenjangan ekonomi, bisa terjadi social unrest.

Sebelumnya itu terlambat, dipikirkan sumber dana yaitu adalah jejak BLBI. Percuma kejaksaan menyita assets gedung-gedung tua. Gedung Danamon, gedung The Nin King pun sudah semakin jadi gedung tua. Apabila presiden jokowi tidak melacak jejak BLBI, reinkarnasi kemana, akibatnya kondisi persatuan partai-partai pendukung pemerintah pecah di dalam.

BACA JUGA:  Utang PTPN III 43 Triliun,Merupakan Warisan Manajemen lama

Jendral Mc Arthur pernah mengatakan dalam situasi kesenjangan ekonomi, bisa terjadi social unrest. Maka solusinya adalah menggelontorkan uang. Persis yang dilakukan Presiden Joe Biden.

Bilamana negara tidak mengendalikan, uang panas ini bergentayangan diluar. Selama ini mereka adem dan negara juga. Namun saat ini negara-negara Eropa pun resesi, lebih baik digunakan di sini. Bila tidak, toh semakin terimbas resesi dunia.

Sedangkan G20 telah mencanangkan GDP purchase power parity Indonesia tahun 2025 harus masuk menjadi top 10. Bilamana ini gagal risiko political bagi Indonesia sungguh pelik. Uni eropa pernah merasakan Yunani hancur. Russia merasakan pecah bertaburan.

Saat ini tingkat bunga Bank Indonesia sudah terus menerus menurun. Pemerintah telah berhasil memasukkan dana luar negeri sebesar sekitar Rp 1.200 trilyun dan di tahun 2021 ini ternyata tahun ini 2121 forecast dana luar negeri stagnan tersendat. Ini berbahaya. Ibarat pesawat mau lepas landas mesin kurang bahan bakar. Pesawat balik lagi. GDP Indonesia pun pertumbuhan nya persis pertamina dari nol lagi.

Mengapa presiden jokowi melacak BLBI?
Sifat uang itu ada tiga :Past Value, uang lama yang hilang itu apa Rp 108 trilyun Present value, nilai sekarang uang itu kemana
Credit line, berdasarkan data present value dana dana tersebut sekarang bisa masuk ke Indonesia, kembali. Mumpung Republik Indonesia saat ini membutuhkan dan Lagipula mereka mendapatkan credit line luar negeri.
Oleh karena itu konglomerat BLBI ini jangan ragu. Gunakan itikad iniiatif presiden jokowi dengan baik.

Beberapa kali presiden jokowi memberikan sinyal bagus mulai dari tax amnesty 1 dan 2 Melacak jejak BLBI ini anggaplah tax amnesty jilid 3. Asalkan bayar fee seperti tax amnesty, dana konglomerat boleh balik.

BACA JUGA:  Pemerintah Segera membuka fitur aplikasi PeduliLindungi

Juga ditunjukkan bahwa satgas jejak BLBI bukan dari Bareskrim atau kejaksaan, karena presiden jokowi tidak berkehendak berlebihan. Inisiatif Satgas BLBI itu adalah sebuah rekonsiliasi. Sebuah kompromi. Setelah melalui 3 dekade :

Dekade legalitas. Beberapa konglomerat mendapatkan default swap. Dekade sustainable. Mereka terus bergerak dan perusahaan survive. Dekade pertumbuhan. Sekarang, dana konglomerat itu yang terbesar adalah credit line. Bila poin 1 dan 2 tidak terjadi settlement, maka ada energi nuklir liar.
Kenapa ada MSAA? MSAA itu timbul sebagai upaya pemerintah untuk membantu mempercepat proses pemulihan krisis ekonomi yang sedang dihadapi melalui pengembalian utang negara berupa BLBI dan atau kredit yang melanggar BMPK dari pihak terkait bank melalui langkah hukum di luar pengadilan (out of court settlement) berupa perjanjian pembayaran secara tunai dan dengan penyerahan aset yang disebut Master Settlement and Acquisition Agreement.
Utang Indonesia gak masalah selama arus masuk dana luar lancar.

Yang repot adalah bilamana Dana luar negeri stop.

Terjadi stagnasi. Sedangkan harga properti keburu naik. Sekarang ini bank menurunkan bunga, tapi likuditas kering. Alhasil presiden jokowi harus ambil tindakan.

Tanpa ada settlement MSAA master settlement acquisition agreement maka selamanya Republik Indonesia terjerat. Ibarat banyak entitas tidak clean tidak mendapatkan payung hukum R&D release and discharge, maka mereka pun gamang & ragu.

Zaman jadul utang BLBI total sebesar Rp 108 trilyun nah, setelahnya 20 tahun credit line salah satu group Sinar Mas menjadi Rp 780 trilyun. Oleh karena itu, bilamana mereka para penerima BLBI yang bisnis perusahaan nya terus bertambah, tidak masalah bilamana diundang settlement.

Bayangkan BCA menarik kredit Rp 2.000 trilyun lalu pemerintah jokowi tidak memberikan surat R&D. Ibarat entitas ada di gadai, mau diajukan posisi kredit.

BACA JUGA:  Pemerintah Segera membuka fitur aplikasi PeduliLindungi

Inilah yang mengganjal Republik Indonesia selamanya. Masyarakat umum tidak menyadari antara dua hal kejadian, apa kaitan nya kongres luar biasa partai Demokrat dengan satgas BLBI. Tentu saja ada. Karena informasi tiga poin tersebut tidak diketahui oleh presiden jokowi. Tanpa ada rekonsiliasi damai, maka konglomerat pun tidak memiliki payung hukum. Misalnya poin #3. Bagaimana caranya perusahaan bisa mengembangkan credit line besar besaran bila tidak ada payung hukum.

Dapatkan e-book Supremacy kapital
Ir Goenardjoadi Goenawan MM

https://drive.google.com/file/d/1ae5yoP2bPb5dYQ-XkYzRyjfwByT7CZP-/view?usp=drivesdk
Ini file PDF bisa diupload ke berita The phenomenon (2)

Artikel sebelumyaAksi Tawuran ‘Perang Sarung’ Antar Pemuda Berujung Maut di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap
Artikel berikutnyaDisnaker Kota Bekasi Memberikan Izin Kepada Perusahaan Untuk Pemberian THR Secara Bertahap