BLT-DD 2020 Desa Pabuaran Diakui Bolong-bolong, Kades Akui Sudah Diriskus Inspektorat, Apa Kabar Jaksa Bina Desa?

232
KAB.SUKABUMI,banten.indeksnews.com-Realisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk anggaran tahun 2020 di Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diduga bancakan. Ironisnya lagi, ratusan juta anggaran BLT-DD tahap II dan III diduga tidak dibagikan kepada sejumlah penerima manfaat.

Informasi yang dihimpun, dari Kepala Desa bergulirnya BLT-DD tahun 2020 untuk 144 orang penerima manfaat di Desa/Kecamatan Pabuaran, diperuntukkan untuk membantu masyarakatyang terkena dampak pandemi Covid-19.

Akan tetapi realita ditengah Pandemi Covid-19, penerima manfaat BLT-DD 2020 kembali meradang dan keluhan yang mencuat dari sejumlah masyarakat yang cukup delamatis. Sebagian besar penerima bantuan BLT-DD Desa Pabuaran merasakan ketidak pastian akan kembali atau tidak,? Ia mendapatkan bantuan.

“Alhamdulillah sih, saya menerima satu kali bantuan BLT-DD di tahap I tahun 2020 sebesar Rp 600.000, dan selanjutnya tidak ada lagi. Kesimpulan pada 2020 saya hanya menerima satu kali saja,” kata M (55) salahsatu penerima manfaat asal Kampung Cigembong yang enggan disebutkan detail namanya, Sabtu (24/04/21).

Hal senada disampaikan berinisial A (51) warga Kampung Pabuaran saat ditanya group indeksnews.com, apakah pernah menerima BLT-DD tahun 2020 dari Pemerintah Desa (Pemdes)?. A menjawab dengan jawaban terkesan kebingungan.

“Ya pernah menerima sebanyak 2 kali sebesar Rp 600.000, dan Rp 600.000 dibulan Desember 2020, jadi Rp 1.200.000, yang sudah saya terima dari BLT-DD. Padahal setahu saya, nominal BLT-DD yang sudah ditentukan pemerintah sebesar Rp 2.700.000, pertahun. Tapi yang diterima cuma dua kali saja di 2020. Sisanya Rp 1.500.000, dari BLT-DD kemana?. Ya saya gak tau hanya Kades dan parangakat yang Taulah, ” cetusnya.

BLT-DD
Foto Dok :, Kepala Desa Pabuaran Aa Nurjamin.

Dikomfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Kepala Desa Pabuaran Aa Nurjamin, tidak menampik hal tersebut. Ia mengaku, pembagian BLT-DD yang dinilai bancakan tersebut sempat ramai. Akan tetapi, semua sudah di periksa Inspektorat dan sudah selesai tidak ada masalah.

“Ya benar, terkait pembagian BLT-DD tahun anggaran 2020 sempat ramai, Saya gak “dibuni bau” (ditutup hingga bau). Mulai sempat ramai dalam pembagian, semua catatan nama-nama penerima manfaatnya, payung hukumnya sudah jelas melalui Musdesus,” lantang Kades Aa Nurjamin yang mengaku bergabung di sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sukabumi.

“Sudah ada inspektorat terkait permasalahan ini sudah melalui pemeriksaan inspektorat. Malah saya menyapaikan telah melakukan Musdesus dengan disaksikan dengan BPD LPMD Koramil, Polsek, Kecamatan dan berita acaranya ada. Sudah beres tidak ada apa-apa,? ketus Kades Nurjamin.

Diminta tanggapannya, Sekertaris Lembaga Analisis Penyelamatan Anggaran Sukabumi (LAPAS) Moch Apek, mengaku kali kedua di tahun 2020 menerima laporan dari masyarakat Desa Pabuaran, Adanya dugaan penggelapan uang BLT-DD 2020 yang dilakukan Kades Nurjamin dan Oknum Perangkat Desa.

“Menurut LAPAS ada ketidak singkronya penjelasan dari keluhan penerima manfaat, Oknum RT dan Kepala Desa, saat memberikan tanggapan dugaan pengelapan uang negara BLT-DD yang ditudingkan kepada Kepada Desa. Kami mengendus ada sesuatu hal yang tidak transparan, apalagi dalam pengelolaan keuangan Negara yang berasal dari DD dan dapat diduga adanya perbuatan korupsi,” kata Moch Apek.

Berdasarkan data yang didapat, bahwa Dana Penanggulangan Keadaan Mendesak Desa Pabuaran tahun 2020, Untuk pembayaran BLT sebanyak 144 orang penerima manfaat Rp 600.000/kpm atua Rp 300.000, dikalikan 144 orang KPM, itu sekitar kurang lebih Rp 380.000.000,.

“Dalam menyoroti kisruh BLT-DD di Desa Pabuaran, LAPAS memberikan pertanyaan dan tantangan kepada semua unsur maupun masyarakat. Berapa sih Dana Penanggulangan Keadaan Mendesak Desa Pabuaran tahun 2020 yang seutuhnya,?. Apa Kabar Jaksa Bina Desa?

“Sejauh mana sih, ketegasan Pemerintah Daerah melalui Inspektorat dalam hal Bina Desa. Sejauh mana keberanian APH Kejari maupun APH Unit Tipikor Polres Sukabumi dalam mengungkap dugaan praktek korupsi BLT-DD 2020-2021 di Kabupaten Sukabumi. Khususnya dugaan korupsi BLT-DD di Desa Pabuaran,” seloroh Moch Apek.**

Artikel sebelumyaPolda Banten Tutup Aktivitas Tambang Emas Liar di Gunung Liman
Artikel berikutnyaDesa Wisata Sawarna Lebak Banten ,Yang Semakin Mempesona