Pelanggaran Berat Dua Oknum KPK, Bukti Pegawai KPK Bukan Malaikat dan Ada Masalah Selama Ini

335
Pelanggaran Berat Dua Oknum KPK, Bukti Pegawai KPK bukan Malaikat dan Ada Masalah Selama Ini
ADA APA DENGAN KPK gambar ilustrasi
JAKARTA, banten.indeksnews.com– Pelanggaran Berat di KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. Atau 4 tahun setelah orde reformasi. Tugas utama dan khususnya lembaga ini memberantas korupsi dilingkungan pejabat negara baik pusat dan daerah. Boleh juga dikatakan menangani kejahatan korupsi yang ekstra ordinary.

Anggaran negara (baca : APBN) yang digelontorkan ke KPK sangat besar jika terjadi oknum KPK memeras bahkan menghilangkan barang bukti ini sudah tidak bisa di tolerir ini merupakan satu pelanggaran berat  . Namun jika, dilihat trend selama hampir dua dekade (20 tahun) penyitaan aset negara yang dilakukan KPK kepada pejabat korupsi yang sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) belum menyamai. Dalam arti kata pengeluaran (APBN) lebih besar dari pendapatan (pelaku yang mengambil uang negara) .

Hal lainnya, periode kedua tahun kedua Jokowi sebagai Presiden. KPK mulai melakukan pembrontakan, ketika Preiden Jokowi Bersama DPR membuat peraturan pengawasan KPK. Perlahan dan pasti borok-borok KPK mulai terkuak kepermukaan dan terjadinya pelanggaran berat ini mungkin sebagai permulaan.

Pegawai KPK yang diduga mengambil aset sitaan KPK. Ditambah dugaan penyidik KPK yang bekerjasama dengan Walikota Tanjungbalai di Provinsi Sumut. Konon kabarnya melibatkan Wakil Ketua DPR dari partai pemenang kedua pileg 2019. Jika ditotal perbuatan kedua oknum KPK tersebut mengeruk keuntungan tak layak 4 miliar rupiah.

Perbuatan negatif orang dalam KPK apalagi sebagai penyidik, bukan hanya mencoreng KPK yang dianggap selama ini bersih dan suci. Mulai kotor, luntur dan penuh noda.

Bahkan, terkait hal sederhana. Yaitu desakan rakyat yang menyerukan agar perlakukan terhadap orang dalam KPK yang melakukan pelanggaran berat juga dibuat sama dengan kepalaa daerah atau pejabat yang terjerat korupsi. Memakai seragam tahanan warna oranye dan dipajang di depan komisioner KPK dalam jumpa pers. Akhirnya hal tersebut dilakukan juga oleh KPK.

BACA JUGA:  Pemerintah Segera membuka fitur aplikasi PeduliLindungi

Lalu, apakah kita boleh menyebut KPK sebagai Lembaga ekstra ordinary lagi, ketika ada orang dalam KPK yang melakukan pelanggaran berat? Pertanyaan lanjutannya, masih kah kita berharap yang kantornya berwarna Merah Putih?

Yang jelas mengarah kepastian, bahwa pelanggaran yang dilakukan oknum KPK, ternyata ada masalah selama ini. Integritas adalah kunci dalam pemberantasan korupsi. Apa yang KPK tunjukkan akhir2 ini, jauh dari hal tersebut. Kasus luar biasa, ini seperti pagar makan tanaman. Mesti segera diatasi karena berpotensi menurunkan kepercayaan publik, salah satu modal sosial yang KPK perlukan.

Artikel sebelumyaAwet Tanpa Pengawet Ini Resep Sambal Bawang, Yang Joss
Artikel berikutnyaPolisi Bongkar Prostitusi Anak di RedDoorz Tebet, Tetapkan 7 Orang Jadi Tersangka