Kejati Banten Periksa 7 Orang Dari Bapenda Banten, Dalami Korupsi Pengadaan Lahan Samsat Malingping

172
Kejati Banten Periksa 7 Orang Dari Bapenda Banten, Dalami Korupsi Pengadaan Lahan Samsat Malingping
Kantor Kejaksaan Tinggi Banten ft istw
BANTEN, Banten.indeknews.com- Kejati Banten telah memeriksa sembilan orang pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Bapenda Banten.

Pemeriksaan oleh Kejati Banten itu menyusul dugaan keterlibatan pejabat Bapenda dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan gedung UPTD Samsat Malingping tahun anggaran 2019.

Sembilan pejabat yang diperiksa Kejati Banten meliputi tujuh orang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna anggaran pengadaan lahan Samsat Malingping. Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari juga turut diperiksa.

Selain itu saatu orang merupakan mantan Camat Malingping beserta satu orang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak.

Kasi Penkum Kejati Banten, Ivan Herbon Siahaan membenarkan pemeriksaan secara ramai-ramai terhadap pejabat di Bapenda Banten.

Menurut Ivan, periksaan dilakukan untuk memperdalam dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping yang berada dibawah naungan Pemprov Banten.

“Untuk kasus pengadaan lahan Samsat Malingping yang diperiksa 7 orang dari Pemprov Banten (Bapenda) dan 2 orang dari Lebak mantan camat, dan BPN,” ujar Ivan saat ditemui di Kantor Kejati Banten, Kota Serang, Senin (26/4).

Ivan membeberkan periksaan dimulai pukul 10.00 WIB hingga sore hari, mereka telah dimintai keterangan semua.

Kata Ivan, hasil pemeriksaan akan disampaikan setelah seluruh yang diduga terlibat menjalani periksaan. Jadi, untuk kerugian negara juga masih didalami.

“Bapenda Banten dalam hal ini adalah pengguna anggaran. Jadi, Kerugian negara nanti kita sampaikan, kita tunggu aja proses penyidikan,” katanya.

Ivan mengungkapkan, tim penyidik masih melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang dimiliki.

Ivan juga tidak menapikan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus pengadaan lahan Samsat Malingping.

“Nanti dari hasil penyidikan, kita lihat keperluan penetapan tersangka yang lain,” pungkas Ivan.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi Banten baru menetapkan satu tersangka kepala UPT Malingping berinisial SMD dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan gedung UPTD Samsat Malingping tahun anggaran 2019.