Hendardi SETARA Institute: Lebel baru KKB Papua sebagai Teroris, Anggap Pemerintah cari jalan pintas atasi konflik

97
Hendardi SETARA Institute: Lebel baru KKB Papua sebagai Teroris, Anggap Pemerintah cari jalan pintas atasi konflik
Hendardi Ketua SETARA Institute FT ISTW
JAKARTA,banten.indeknews.com- Hendardi Ketua SETARA Institute kritisi keras Kebijakan terbaru Pemerintah melebelkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris,  mengatakan, hal itu menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua.

Pengambaran kontraproduktif lain, Hendardi mengatakan, “Ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua.” Demikian Hendardi dalam keterangannya, Jumat (29/4/2021).

Pemerintah, kata Hendardi, bukannya membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan. Namun, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua.

“Selain kontraproduktif, mempercepat dan memperpanjang spiral kekerasan. Langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius,” tandas pimpinan organisasi nirlaba yang bergerak mempromosikan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi dan hak asasi manusia di tanah air ini. Termasuk, memulai dialog tentang resolusi konflik.

Dia juga mempertegas sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk Negara, penamaan sebagai teroris juga dilakukan oleh Negara untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua. Pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang.

“Kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat. Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama,” ungkap ujarnya.

“Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua,” imbuhnya mengritisi lebih jauh.

Menurut dia, pelabelan teroris pada KKB akan menimbulkan implikasi: pertama, menutup ruang dialog Jakarta-Papua yang direkomendasikan oleh banyak pihak sabagai jalan membangun perdamaian.

“Kedua, meningkatnya eskalasi kekerasan yang berdampak langsung pada rakyat Papua seperti terpaksa mengungsi untuk mencari selamat, kehilangan penghasilan ekonomi, anak-anak tidak bersekolah, kesehatan dan sanitasi lingkungan terganggu serta hal lain-lain,” katanya.

BACA JUGA:  Sebanyak 10 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Kembali Tiba di Tanah Air

Ketiga, lanjut dia, pelabelan terorisme membuka terjadinya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum, mengingat tidak jelasnya definisi siapa yang dinyatakan teroris.

“Pilihan Jokowi melabeli KKB Papua sebagai teroris dan dampak lanjutan yang akan terjadi, akan menutup kesempatan Jokowi dan pemerintah untuk membangun Papua secara humanis sebagaimana yang dijanjikannya dalam berbagai kesempatan,” kata Ketua SI , menyampaikan pandangan SETARA.

Dia mengatakan, pilihan realistis bagi Papua adalah penyelesaian secara damai dimulai dengan kesepakatan penghentian permusuhan, membangun dialog dan susun skema-skema pembangunan yang disepakati.

“Revisi UU Otonomi Khusus Papua bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial Papua, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat,” pungkasnya.