Tonni Saritua Purba ketua bidang pertanian DPN SOKSI: UU No 41 Tahun 2009, Keberadaannya Sangat Penting Untuk Melindungi Lahan Pertanian Pangan

102
Tonni Saritua Purba ketua bidang pertanian DPN SOKSI: UU No 41 Tahun 2009, Keberadaannya Sangat Penting Untuk Melindungi Lahan Pertanian Pangan
Tonni Saritua Purba ft bin
JAKARTA,banten.indeksnews.com – Tonni Saritua Purba mengatakan Pengertian lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

” Lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan lahan tidak beririgasi,” ucap Tonni Saritua Purba ketua bidang pertanian DPN SOKSI, kepada wartawan dalam keterangan pers, Sabtu (1/5/2021)

 Tonni Saritua Purba menerangkan dan merinci poinpint Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk :
a. Mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
b. Mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani
d. Memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani
e. Mewujudkan keseimbangan ekologis
f. Mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian

Masih di sampaikan Tonni, Lahan pertanian pangan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. ” Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” imbuhnya

Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

” Negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan,” jelas Tonni

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, peraturan dalam pelaksanaannya mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

” Pemerintah perlu menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan,” dijelaskan Tonni

Makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi. ” Alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan,” tuturnya

Perlu didata kembali berapa sebenarnya luas lahan pertanian yang ada saat ini, berapa persen yang sudah terkonversi ke lahan perkebunan, pabrik dan perumahan.

” Data luas lahan pertanian sangat dibutuhkan agar program yang ada di Kementan bisa tepat sasaran,” katanya

” Keberadaan UU No 41 tahun 2009 sangat penting untuk melindungi lahan pertanian pangan, pemberdayaan petani dan mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia,” tandas Tonni