DPR RI : Draf Revisi RUU ASN Bakal Jadi Peluang Honorer Jadi ASN

73
JAKARTA,Banten.indeksnews.com-Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyampaikan adanya peluang para honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada draf revisi undang-undang aparatur sipil negara (ASN).

“Saat ini draf revisi UU ASN yang kami bahas ini masih draf, saya tidak menjamin ini akan berlaku. Setidaknya ada hal menggembirakan, ada peluang tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS,” kata Komisi II DPR RI Syamsurizal dalam keterangan rilisnya, Senin (03/05/21).

Syamsurizal berharap, bagi komisi II DPR tidak ada kendala dan perubahan pada pasal-pasal yang berpihak pada kepentingan honorer, sehingga RUU perubahan atas UU ASN ditetapkan menjadi UU yang baru, salah satunya Pasal 131 A.

“Pasal 131 A sendiri menurut penjelasan Syamsurizal memberikan pengaturan bagi para tenaga honorer atau non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus untuk diangkat berdasarkan SK yang dikeluarkan sampai 15 Januari 2014 untuk menjadi PNS,” ujar Syamsurizal.

Komisi II DPR saat ini, Syamsurizal mengaku sudah menerima daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, RUU ASN itu masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Bahwa salah satu poin revisi UU ASN adalah tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi PNS serta wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kami meminta agar pemerintah lebih memperhatikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Yaitu dengan meningkatkan status dan kesejahteraannya di berbagai instansi negara,” pintanya.

Pasalnya menurut Syamsurizal, hingga kini kesejahteraan dan status tenaga honor atau PPPK masih rentan karena ketidak jelasan status.

“Para honorer dalam rekrutmen pegawai negeri harus diberikan passing grade awal yang tinggi sebagai kompensasi pengabdian selama ini. Dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bagi tenaga honorer, menurut kami sangat urgen karena UU tersebut memuat pasal-pasal pegawai honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, hingga tenaga kontrak untuk diangkat menjadi PNS,” tandas Legislator asal Riau ini.**

BACA JUGA:  Polda Banten : Sat Polair Polres Pandeglang Teriak-teriak Untuk Tutup Pantai, Tidak Ada Banana boad Yang Disita