KPK dan KemenPANRB Saling Lempar bola soal Status 75 Pegawainya yang Tak Lolos Asesmen

92
Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan
Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan FT ISTW
JAKARTA – Setelah berpolemik,KPK  Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengumumkan ada 75 pegawainya yang tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Asesmen ini merupakan syarat bagi pegawai komisi antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN) seperti amanat UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua  Nurul Ghufron, Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji, dan Sekretaris Jenderal Cahya H. Harefa.

“Pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang,” kata Firli dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Mei.

Hanya saja, eks Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak mengungkap siapa saja pegawai yang tak lolos seleksi. Alasannya, menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia dan tak mau hal tersebut berdampak pada keluarga maupun lingkungan sekitar mereka.

“Untuk 75 nama akan kami sampaikan melalui sekjen setelah surat keputusan keluar karena kami tidak ingin menebar isu,” ungkapnya.

Selain menolak untuk memaparkan 75 nama pegawai yang gagal jadi ASN, Komisi Pemberantasan Korupsi juga belum mengambil sikap apapun terhadap mereka. Hal ini disampaikannya, sekaligus menanggapi adanya kabar Komisi Pemberantasan Korupsi akan memecat sejumlah orang termasuk penyidik senior Novel Baswedan yang disebut tak lolos asesmen.

“Saya ingin katakan sampai hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi  tidak pernah mengatakan dan menegaskan ada proses pemecatan, dan juga tidak pernah bicara memberhentikan orang dengan tidak hormat, juga tidak pernah bicara soal memberhentikan pegawainya dengan hormat. Tidak ada,” tegasnya.

Asesmen ini dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK dan hasilnya, sebanyak 1.274 orang dinyatakan lolos memenuhi syarat, 75 dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan dua tidak hadir dalam tes wawancara.

BACA JUGA:  Sekda Nias Utara Dan Pejabat serta Identitas Lima Perempuan Yang Diamankan Polres Medan

Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyerahkan nama mereka yang tak lolos ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini dilakukan berdasarkan keputusan rapat pimpinan bersama stakeholder di komisi antirasuah.

“Komsi Pemberantasan Korupsi akan melakukan koordinasi dengan KemenPANRB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat),” kata Sekjen KPK Cahya H. Harefa dalam konferensi pers yang sama.

Dia mengatakan, selagi belum ada penjelasan dari KemenPANRB dan BKN maka Komisi Pemberantasan Korupsi  tak akan melakukan pemecatan terhadap 75 pegawai tersebut. “Komis Pemberantasan Korupsi sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sampai dengan keputusan lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan terkait ASN,” tegasnya.