Novel Baswedan Cium Kejanggalan SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Siap Seret Ke Pengadilan

125
JAKARTA, banten.indeksnews.com-Novel Baswedan salah satu penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyatakan memiliki dua cara dalam menanggapi surat keputusan (SK) menonaktifkan 75 pegawai KPK yang mendapat sorotan dan selanjutnya akan membawa perkara ini ke pengadilan.

Novel Baswedan mengatakan, pihaknya dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tengah mempersiapkan perlawanan menanggapi surat keputusan (SK) menonaktifkan 75 pegawai KPK.

“Kami sudah berdiskusi dengan sebagian besar kawan-kawan yang masuk kelompok 75 pegawai KPK. Kami juga sudah diskusi bersama kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang akan jadi penasihat hukum untuk upaya-upaya lebih lanjut,” ujar Novel Baswedan saat dikonfirmasi, Selasa (18/5/21).

Novel Baswedan menambahkan, berkas yang sudah disiapkan itu menilai banyak yang bisa dilakukan untuk melawan tindakan kesewenang-wenangan yang menerbitkan SK tersebut.

“Perlawanan pertama dengan cara bertanya langsung kepada pimpinan KPK. Pertama kami tentu akan bertanya ke pimpinan tentang maksud SK tersebut,” cetus Novel Baswedan.

Novel menilai, SK tersebut tentang hasil tes yang isinya ada perintah untuk serahkan tugas dan tanggung jawab. Baginya SK tersebut aneh karena tidak diatur dalam peraturan internal KPK atau peraturan perundang-undangan lainnya.

“SK tersebut aneh dan tidak diatur dalam peraturan internal KPK atau peraturan perundang-undangan,” kata Novel.

Perlawanan kedua, kata Novel, akan mengajukan gugatan atas penerbitan SK tersebut. Gugatan akan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Bila ternyata kami yakin bahwa memang Pak Firli Bahuri sengaja bertindak sewenang-wenang, maka kami akan melaporkan perbuatan yang bersangkutan ke instansi terkait. Begitu juga dengan SK yang ditandatangani oleh Pak Firli Bahuri, akan dilakukan upaya hukum sebagaimana mestinya,” tegas Novel.**

Iklan