Warga Puri Intan Cireundeu Ciputat Masih Terus Berjuang, UIN Tangsel Diam Tak Peduli

122
Warga Puri Intan Cireundeu Diputat Masih Terus Berjuang, Pemda Tangsel Diam Tak Peduli
Salah Satu Gedung yang diperuntukkan untuk asrama Mahasiswa UIN yang dibangun diatas tanah warga JALAN TARUMANEGARA 44 CIREUNDEU
TANGSEL, banten.indeksnews.com- Warga Puri Intan akan mejalani babak baru perjuangan dalam meminta keadilan karena di respon Mahkamah Agung dengan surat pengadilan No Register 140 PK/PDT/2021 Tentang adanya bukti baru.

Dalam kasus UIN melawan Warga Puri Intan yang terus berjuang namun dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kususnya BPN Tangsel terkesan diam tanpa kejelasan. Jumat 21 Mei 2021.

Warga Puri intan dengan didampingi penasehat hukumnya bapak Dahlan Pido SH menjelaskan sekali lagi pada media bahwa warga membeli secara sah bukan Ilegal terbukti adanya Girik, AJB, pembayaran pajak dan lainnya ini bukti meyakinkan ujarnya kepada media. Walau dengan ketidak hadiran pihak UIN ini dalam pengajuan Mobil baru tidak masalah karena Pengadilan sudah memberikan Relas atau pemberitahuan kepada Pihak UIN,DEPAG,Kejaksaan dan Yayasan YPMI dan ini valid. Pengadilan Tangerang 12 Agustus 2020.

Pak Dahlan Pido SH selaku penasehat hukum para warga juga mengindikasikan adanya mafia tanah “mafia tanah ini seperti kentut baunya dapat tercium, namun oknumnya susah untuk dilacak, tapi hasil perbuatan curangnya ada,”ujarnya pada media.

Bapak Amir arifin selaku wakil warga juga mengatakan ” tanah kami ini yang berlokasi di puri intan ini harganya sudah mencapai 6 sampai 8 juta permeter jika pihak UIN ingin memiliki ya harus mengganti sesuai harga atau juga mengganti yang layak,”imbuhnya.

Beliau menambahkan juga lahan atau tanah yang kami duduki bertahun tahun ini dibeli dari Yayasan dan Yayasan membeli dari rakyat dan segala bukti kewajiban kami sebagai warganegara kami selalu penuhi, namun kenapa pihak UIN mengusir kami secara brutal tanpa menghiraukan hak hak azasi manusia yang ada disini, saya mohon pihak uin menyadari penggantian dengan nilai 50 juta rupiah itu bentuk uang kerohiman bukan ganti untung mohon ini bisa digaris bawahi oleh pihak UIN, dimana para penghuni dahulu yang terusir secara brutal oleh UIN kini menjalani hidup secara mengontrak dimasa tuanya.

BACA JUGA:  SNI Satgas Nawacita Indonesia: Apa Kabar Usia 12 Tahun UU Sampah?

Saya sekali lagi memohon pada pihak pihak terkait agar memperhatikan kami selaku warga dari Kota Tangerang Selatan.

Tanah seluas hampir 5 hektar dikawasan ini ada sebagian yang sudah dibangun atas nama Asrama Mahasiswa, namun anehnya hingga sekarang belum diresmikan seperti tanah di lokasi Jln Tarumanegara no 44 yang kini berubah menjadi gedung tiga lantai tanpa kejelasan.

Ditambah adanya pemberitaan pada KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan terkait dugaan korupsi pembangunan asrama mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima benar telah diterima oleh KPK,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Kamis (20/5/2021).

Peristiwa ini menambah carut marutnya UIN, kami warga yang tergusur tanpa ganti rugi yang layak makin bertanya tanya atas tindakan UIN yang semena mena pada warga.

Dalam laporan dugaan korupsi ke KPK tersebut, juga disampaikan pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak pernah tercatat dalam Rencana Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017-2021 dan Renstra 2020 – 2024 atau pun tercatat dalam Program Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga tidak pernah tersampaikan dalam forum rapat kerja pimpinan.

Tidak hanya itu, kejanggalan lainnya yakni adanya penggunaan rekening yang berbeda dengan rekening Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan keluar tanpa mengikuti prosedur BLU yang sah.

“Dari sini saya jadi makin bertanya tanya apakah Tanah kami di rampas hanya untuk kepuasan segelintir penguasa di UIN hingga mereka mengorbankan kami warga yang membeli secara sah tanpa memikirkan bagaimana traumatologi yang ditinggalkan akibat ulah UIN yang semena mena.” pungkas Ibu Damaria selaku perwakilan warga.

BACA JUGA:  Pemkot Tangsel Harus Lebih Ketat dalam Memberi Ijin KPD Pengembang Perumahan