Pernyataan Sikap Warga Puri Intan Terkait Ketidakadilan Dalam Penegakkan Hukum Yang Dilakukan UIN Jakarta

315
Pernyataan Sikap Warga Puri Intan Terkait Ketidakadilan Dalam Penegakkan Hukum Yang Dilakukan UIN Jakarta
Perwakilan Warga Puri intan Ibu Damaria dan Penasehat hukum bapak Dahlan Pido,SH.,MH serta Bapak Amir Arifin
TANGSEL,banten.indeksnews.com – Pernyataan sikap warga Puri Intan dibacakan dengan didampingi penasehat hukum Bapak Dahlan Pido SH., MH. pada Sabtu 22 Mei 2021.

Pernyataan sikap ini adalah salah satu bukti kita terus berjuang sampai hak hak kami terpenuhi, jika di MA nanti gagal kita akan cari celah lain bahwa setiap kasus ketidak adilan pasti selalu ada peninjauan kembali, ini yang kita perjuangkan terus.” tegas Dahlan Pido SH kepada media.

Pernyataan sikap itu bahwa para warga pemilik tanah di kawasan Puri Intan, Kelurahan Pisangan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan mengalami ketidak adilan hukum dalam kasus penggusuran dan pembongkaran sewenang wenang dengan alat berat atas rumah rumah warga puri intan Tangsel.

Dari fakta fakta hukum sejak tahun 1979 kami warga puri intan telah membeli dengan akte jual beli atas girik No C 3601.C3693 dan C 3691 setelah kami memperoleh tanah itu dengan jual beli, kami warga semua membangunnya dengan jerih payah dengan ijin IMB ada PBB dan ada keterangan tanah tidak sengketa, sehingga secara hukum obyek sengketa yang para warga beli tersebut menjadi milik yang sah dari para wargapuri intan.

Selanjutnya para warga mengajukan permohonan membuat sertifikat krpada Badan Pertanahan Tangerang sampai saat ini tidak ada, entah apa alasannya.

Dalam kondisi seperti ini warga mengalami banyak kerugian baik materi dan imateril yang tak ternilai, karena sudah mendiami lebih 36 tahun dikawasan itu dengan rumah permanen yang akhirnya digusur dan dibuldoser tanpa ganti rugi.

Padahal obyek sengketa yang dibelinya secara sah menurut hukum. Dan jangan dilupakan kami para warga adalah pembeli yang beritikad baik ini sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum jaminan dan kepastian hukum atas obyek tanah yang dibelinya.

BACA JUGA:  Gubernur Banten Serahkan Hadiah Sayembara Tugu Pamulang

Bukan malah kami mendapatkan perlawanan hukum atas penggusuran sewenang wenang, perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan kami, seperti yang diatur oleh pasal 1365 KUHP perdata dan Pasal 531 KUHPerdata (Pemilik beritikad baik).

Kami para warga melakukan hukum PK yang dilakukan oleh Kuasa Hukum kami, Dahlan Pido,SH.,MH., Maulana Bungaran,SH.,MH., dan Yudha Sabaruddin, SH., ke Mahkamah Agung dengan Peninjauan kembali yang teregister pada MA No 140 PK/PDT/2021.

“Kita akan terus berupaya mencari celah lain jika PK ini ditolak Mahkamah Agung tapi sebagai manusia kita tak boleh pesimis karena ini merupakan menuntut hak secara legal yang kita yakini benar.” pungkas Dahlan Pido.

Artikel sebelumyaTim Damkar dan Animal Rescue BPBD Kota Sukabumi, Evakuasi Ular Sanca Betina di Perum Sakinah Baros
Artikel berikutnyaIngin Mendaftar CPNS? Simak dulu Syarat Umumnya!