NSI : Penyelamatan Aset BLBI Harus Bermartabat

170
NSI : Penyelamatan Aset BLBI Harus Bermartabat
BERSIH BERSIH KPK FT ILUSTRASI
JAKARTA,banten.indeksnews.com- NSI Nawacita Sosial Inisiatif satu lembaga sosial melihat upaya pemerintah untuk mengembalikan aset negara terkait dengan program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terlihat sangat serius dengan dibentuknya Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 6 April 2021.

Bertindak selaku pengarah dalam Satgas Hak Tagih Dana BLBI itu adalah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Koordinator bidang Kamaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan NSI Nawacita Sosial Inisiatif menyambut baik dalam terbentuknya team ini yang mengacu pada Keppres itu, struktur pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan tujuh orang anggota.

Koordinator bidang Ekonomi NSI Nawacita Sosial Inisiatif  Goenardjoadi Goenawan, MM mengatakan bahwa sejak Keppres diterbitkan hingga saat ini, belum terlihat struktur pelaksana dari Satgas Hak Tagih BLBI bergerak dan menjalankan tugasnya. Katanya saat ditemui banten.indeksnews.com di kediamannya BSD .Rabu 26 Mei 2021 Tangerang Selatan.

“Mestinya ini diumumkan kepada publik, siapa yang berada di struktur pelaksana Satgas. Satgas ini kan tujuannya menyelamatkan aset negara. Kalau belum dibentuk segera dibentuk, kalau sudah terbentuk umumkan siapa saja yang bertugas sebagai eksekutor,” katanya, Rabu (26 Mei 2021).

Mengutip data yang disampaikan pemerintah, aset yang hendak dikejar Satgas bukan satu angka yang kecil yakni mencapai Rp110,45 triliun yang terdiri dari tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar Rp101 triliun dan berbentuk properti bernilai lebih dari Rp8 triliun, serta tagihan dalam bentuk rekening uang asing.

BACA JUGA:  Dandim 0510/Trs Bersama Kapolresta Tangerang Bagikan Sembako

Pemerintah mencatat terdapat 12 permasalahan yang terjadi yang menghambat tuntasnya upaya penagihan. Permasalahan penagihan juga dinilai cukup kompleks mulai dari properti yang dijaminkan sudah berpindah tangan karena digugat pihak ketiga hingga aset yang sudah berpindah ke luar negeri.

LANGKAH STRATEGIS
Goenardjoadi mengingatkan kompleksitas permasalahan BLBI harus dipahami menyeluruh oleh Satgas Hak Tagih dalam menjalankan tugasnya ke depan.
Menurut dia, pekerjaan utama dari Satgas adalah mengejar aset-aset BLBI yang pemiliknya tidak patuh atau sampai sekarang tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan dana talangan BI kepada negara.

Dia menuturkan Keppres No. 6 Tahun 2021 memberi ruang kepada Satgas Hak Tagih BLBI untuk melakukan enam hal. Pertama, melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan aset properti BLBI; kedua, melaksanakan kebijakan strategis,
langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI; ketiga, dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI, menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada pengarah.

Poin keempat, melakukan upaya hukum dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI; kelima, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antarkementerian/lembaga; dan terakhir melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mengembalikan aset BLBI ini, dia berpandangan upaya lain yang efektif dan efisien perlu dikedepankan untuk obligor yang bersedia dengan terbuka membangun komunikasi dengan negara dan mempunyai niat mengembalikan dana talangan. Hanya saja, Satgas tetap harus memperhitungkan sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:  Pemerintah Mengapa kok PPKM level 4 diperpanjang, namun relatif tidak ada lagi gejolak pembangkangan?

“Denda jangan diartikan mereka harus dihukum atau dikenakan pajak lebih tinggi. Itu tidak memberi efek jera. Denda itu, misalnya mereka para obligor yang rata-rata orang kaya Indonesia itu, diminta terlibat membangun proyek-proyek pemerintah. Perusahaan para obligor BLBI itu masih pada gentayangan di Indonesia, masih pada hidup semua. Mudah melacaknya, tinggal pemerintah mau atau tidak,” tegasnya.

Sebaliknya, para obligor yang tidak patuh, tugas Satgas adalah menyisir aset baik di dalam negeri maupun uar negeri. Langkah tegas perlu dilakukan denngan pendekatan hukum. “Kalau perusahaan masih beroperasi di Indonesia, jerat saja para direksinya,” katanya.

Goenardjoadi mengusulkan lima langkah agar pengembalian dana talangan BLBI bisa dilakukan secara optimal. Pertama, Satgas BLBI harus melihat fakta pengucuran dana BLBI sebagai upaya penyelamatan bank. Artinya, perkara yang menyangkut obligor penerima BLBI adalah perkara perdata yakni utang piutang terkait dengan kredit perbankan.

Kedua, obligor BLBI sejatinya sudah mendapatkan hukuman kehilangan kepemilikan atas aset perusahaan bank yang saat itu dimiliki. Obligor BLBI menyerahkan aset-aset itu kepada negara untuk kemudian disehatkan lalu dijual kepada investor.

Ketiga, hukuman yang diberikan pemerintah kepada obligor harus konsisten. Pemerintah menetapkan obligor BLBI dalam ‘daftar merah’ yang tidak bisa lagi menjalankan bisnis bank di Indonesia. Pada faktanya, beberapa obligor telah melakukan pengambilaihan, merger, dan akuisisi nberupa bank, aset tanah, maupun perusahaan yang pernah dimiliki.
Keempat, terkait dengan ‘daftar merah’ itu, Satgas BLBI harus bisa menemukan kesalahan dalam proses pengambilalihan aset-aset yang sempat dimiliki negara kemudian dijual kepada para investor, lalu saat ini kembali lagi kepada para penerima dana BLBI yang masuk dalam ‘daftar merah’ itu.

BACA JUGA:  Penjelasan Bupati Cianjur Herman Suherman, Saat Daerahnya Masuk Zona Merah Untuk Pertama kalinya

Kelima, atas kesalahan yang ditemukan oleh Satgas BLBI itu, pendekatannya bukan lagi hukuman pidana. Melainkan dengan menjatukan denda. Perhitungan denda tidak lagi mengacu kepada nilai BLIBI yang dikucurkan negara pada waktu krisis, melainkan berpedaoman pada nilai aset saat ini.

“Bilamana ada kehendak para pemilik obligor BLBI ingin buy back bank atau perusahaannya, bisa ditetapkan denda,” jelasnya.

Dia menyadari bahwa upaya pemerintah untuk mengembalikan aset BLBI tidak mudah karena banyak muatan politik dan kepentingan ekonomi di balik penyelamatan perbankan pascakrisis ekonomi 1998.
Hanya saja, pemerintah perlu serius untuk mengatasi persoalan BLBI ini.

“Saya yakin obligor yang selama ini patuh, mereka juga merasa kecewa kalau pemerintah tidak serius terhadap BLBI ini. Mereka akan merasa diperlakukan tidak adil. Sekali lagi, obligor ini banyak yang bisnisnya mendunia, jadi orang-orang kaya di Indonesia dan dunia. Pendekatan dengan orang kaya itu tentu bukan pendekatan hukum, melainkan dengan pendekatan-pendekatan bermartabat karena mereka juga sudah berkontribusi membangun Indonesia.”

Oleh : Goenardjoadi Goenawan, MM
Koordinator bidang Ekonomi Nawacita Sosial Inisiatif

Artikel sebelumyaDugaan Penyelewengan Anggaran Pengadaan Masker Sebesar 3 Milyar di Dinkes Banten, Diusut Kejati Banten
Artikel berikutnyaTGUPP Hanya Hamburkan APBD, Kerjanya Tak Beri Manfaat Apapun