Zudan Arif Fakrulloh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Soal Pembuatan e-KTP di Tangsel Bagi Transgender

221
Zudan Arif Fakrulloh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Soal Pembuatan e-KTP di Tangsel Bagi Transgender
Zudan Arif Fakrulloh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ft istimewa
TANGSEL, Banten.indeksnews.com- Zudan Arif Fakrulloh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa, langkah itu sesuai amanat pelayanan terhadap penduduk rentan administrasi yang tertuang dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2019.

Pemerintah memberi pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi sejumlah transgender di Kota Tangerang Selatan, Banten. “Kewajiban negara memberikan identitas kepada seluruh penduduk di Indonesia, WNI maupun WNA yang memiliki KITAP atau kartu izin tinggal tetap.” jelas Zudan Arif Fakrulloh.

Bila WNA saja kita layani, apalagi kaum transgender, komunitas adat terpencil, serta kaum difabel. WNI semuanya harus dilayani setara atau non-diskriminatif,” kata Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, Kamis (3/6/2021).

Zudan menerangkan, pelayanan adminstrasi yang diberikan berjalan seperti biasa. Para transgender diminta mengisi data diri secara jujur.

Kemendagri dikatakannya, tidak bisa mencantumkan status transgender dalam kolom jenis kelamin di KTP dan KK.

Pasalnya, kata Zudan, hukum Indonesia masih menganut jenis kelamin biner, yaitu laki-laki dan perempuan.

“Dukcapil mematuhi hukum yang berlaku. Saya minta teman-teman transgender mengisi datanya secara jujur. Namanya harus nama asli, jangan diubah. Nama bapak dan ibu jangan diubah,” tegasnya.

Lebih lanjut Zudan pun berharap layanan kependudukan ini dapat memenuhi hak para transgender.

Ia juga berharap dokumen kependudukan baru tersebut bisa mempermudah kebutuhan hidup mereka.

“Dengan memiliki KK dan KTP el maka kaum transgender akan mudah mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, SIM, bantuan sosial, membuka rekening bank, dan lain-lain,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Gubernur Banten Serahkan Hadiah Sayembara Tugu Pamulang
Artikel sebelumyaTokoh Pendiri Banten Beberkan Korupsi Hibah Ponpes Disusupi Organisasi Terlarang
Artikel berikutnyaPemkot Tangsel Terapkan 8 Aksi Penanganan Stuting