ICW Indonesia Coruption Watch Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri Ke Bareskrim Polri, Atas Dugaan Gratifikasi Diskon Sewa Helikopter

120
ICW Indonesia Coruption Watch Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri Ke Bareskrim Polri, Atas Dugaan Gratifikasi Diskon Sewa Helikopter.
Peneliti Indonesia Corruption Watch Wana Alamsyah ft istimewa
JAKARTA, Banten.indeksnews.com- ICW mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Firli Bahuri. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi Ketua KPK, Firli Bahuri dalam bentuk diskon biaya sewa Helikopter. Hari ini, Kamis, 3 Juni 2021. Dugaan gratifikasi tersebut terkait penggunaan Helikopter untuk kepentingan pribadi Firli Bahuri. Diketahui, saat sidang etik yg digelar Dewan Pengawas KPK, Firli mengatakan bahwa total biaya sewa helikopter sebesar Rp 30,8 juta.

Namun berdasarkan penelusuran ICW, biaya sewa Helikopter jenis yang hampir sama, dan dengan rute perjalanan Firli sebesar Rp. 172,3 juta (sudah ditambah dengan Pajak). Kami juga menemukan bahwa penyedia jasa helikopter yang disewa oleh Firli yakni PT. APU, dalam struktur perusahaan terdapat nama RHS yang pernah menjadi saksi dalam persidangan kasus korupsi suap Meikarta pada tahun 2018.

Dari penjelasan tersebut, patut diduga bahwa terdapat pemberian gratifikasi dalam bentuk diskon biaya sewa helikopter senilai Rp 141,5 juta dari nilai wajib bayar yang diterima Firli. Hal tersebut juga diduga terkait dengan kasus korupsi yang pernah ditangani oleh KPK. Kami berkesimpulan bahwa tindakan Firli tersebut telah memenuhi unsur Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ICW meminta penyidik Bareskrim untuk segera memproses laporan tersebut.

Indonesia Corruption Watch  melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait penggunaan helikopter untuk kunjungan pribadi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Wana Alamsyah menemukan ada perbedaan harga sewa helikopter antara apa yang dilaporkan Filri kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK dengan yang sebenarnya.

Kepada Dewas KPK, Firli, kata Wana, harga sewa helikopter adalah sekitar Rp 7 jam per-jam belum termasuk pajak. “Tapi kami mendapat informasi lain bahwa harga sewa per-jam sekitar US$ 2.750 atau setara Rp 39 juta. Jika ditotal Rp 172 juta yang harus dibayar. Ketika kami selisihkan harga, ada Rp 141 juta yang diduga merupakan penerimaan gratifikasi atau diskon,” ucap dia di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 3 Juni 2021.

BACA JUGA:  Warga Green Palme Residences Tigaraksa Ikut Mensukseskan Vaksinasi Masal

Lebih lanjut, Wana menyebut, perusahaan penyedia sewa helikopter adalah PT Air Pasific Utama, di mana salah satu komisarisnya pernah menjadi saksi di kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.

Menurut Wana, apa yang telah dilakukan Firli memenuhi unsur Pasal 12 huruf B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

“Apalagi kami tidak mendapati informasi jika Filri melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut,” kata Wana.

Perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli ini dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada 24 Juni 2020. Firli dinilai melanggar kode etik karena menunjukkan kemewahan saat melakukan kunjungan pribadi dengan menggunakan helikopter. Firli melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja pada 20 Juni 2020 untuk berziarah ke makam orang tuanya.

Artikel sebelumyaBupati Tangerang Lantik Enam Kepala Desa Hasil PAW Serentak
Artikel berikutnyaIndonesia Tahan Imbang Thailand Dalam Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia