Pemerintah Lantik Pokja Pemburu Piutang BLBI

155
Pemerintah Lantik Pokja Pemburu Piutang BLBI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
JAKARTA,banten.indeksnews.com ― Pemerintah terus berupaya keras menyelesaikan hak tagih atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Langkah ini salah satunya dilakukan dengan membentuk satuan tugas (satgas). Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Satgas dibentuk sebagai upaya penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Di masa lalu, ini mengakibatkan kerugian negara  mencapai sekitar Rp 110,4 triliun. Dan Pemerintah kini membentu satgas atau team pemburu BLBI.

“Jadi ini adalah hak tagih negara yang berasal dari krisis perbankan Pemerintah pada tahun 1997/1998. Jadi memang pada saat itu negara melakukan bail out melalui Bank Indonesia,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers usai Pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Satgas BLBI, Jumat (4/6).

Dalam melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, kelompok kerja (pokja) Satgas BLBI dibagi menjadi tiga, di mana masing-masing merupakan perwakilan dari kementerian/lembaga.

Pertama, Pokja Data dan Bukti yang bertugas melakukan pengumpulan, verifikasi dan klasifikasi, serta tugas lain dalam rangka penyediaan data dan dokumen terkait debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, perjanjian atau dokumen perikatan lainnya dan data/dokumen lain sehubungan penanganan hak tagih BLBI. Pokja ini terdiri atas perwakilan Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kedua, Pokja Pelacakan yang bertugas melakukan pelacakan dan penelusuran data debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri. Pokja ini terdiri dari perwakilan Badan Intelijen Negara, Kemenkeu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

BACA JUGA:  Fenomena Matahari Memutih, Ini Penjelasan LAPAN!

Ketiga, Pokja Penagihan dan Litigasi yang bertugas melakukan upaya penagihan, tindakan hukum/upaya hukum yang diperlukan dalam pengembalian dan pemulihan piutang dana BLBI baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pokja ini juga melakukan upaya hukum lainnya yang diperlukan. Pokja ini terdiri dari perwakilan Kejaksaan, Kemenkeu, dan Kemenkopolhukam.

Sesuai dengan Keppres tersebut, Satgas diberikan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2023. “Tim satgas kita harapkan akan menggunakan seluruh instrumen yang ada di negara ini. Kita berharap tentu masa tugas tiga tahun bisa dilaksanakan dengan kerja sama yang erat,” terang Sri Mulyani.

Artikel sebelumyaSatgas BLBI yang Dilantik 6 April Dan Mahfud MD Di Tunjuk Sebagai Pengawas
Artikel berikutnyaBambang Noertjahyo Sekda Tangsel: Setiap Dana Hibah Harus Diperketat, Jangan Sampai Kasus KONI TANGSEL Terulang